JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah memulai distribusi pompa air ke seluruh provinsi untuk memastikan produktivitas pertanian tetap stabil, mengantisipasi kemungkinan terjadi kekeringan panjang di Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan guna merespons prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan kemungkinan terjadinya gelombang panas dan kekeringan panjang di Indonesia pada Juli-Oktober tahun ini.
"Kalau di Jawa Tengah, dari total 4.300 pompa nanti kita harapkan produktivitas kita akan tambah 1,3 juta ton," ujar Presiden Jokowi ketika meninjau implementasi pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Rabu 19 Juni.
Dengan bantuan pompanisasi, pemerintah menargetkan peningkatan total produksi padi di Jawa Tengah dari 8,9 juta ton menjadi sekitar 10,2 juta ton.
Proyek nasional ini, menurut Jokowi, tidak hanya terbatas pada satu daerah, tetapi mencakup distribusi puluhan ribu pompa air ke seluruh Indonesia.
Untuk tahun 2024, pemerintah menyalurkan 25 ribu pompa dan akan ditargetkan meningkat hingga 75 ribu pompa ke depannya.
"Ada yang 8 PK ada yang 18 PK ya pompanya kecil-kecil, tetapi ini akan meningkatkan produktivitas," ujar Presiden.
Ia mengatakan pompanisasi ini akan memungkinkan lahan pertanian untuk mengairi area yang lebih luas serta memungkinkan panen dua hingga tiga kali per tahun, dari yang sebelumnya hanya satu atau dua kali.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kestabilan stok pangan dan mengendalikan harga sembako di tengah kondisi global yang tidak menentu.
BACA JUGA:
Presiden Jokowi pun menegaskan pentingnya persiapan dan tindakan preventif untuk menghadapi perubahan iklim yang ekstrem.
"Semua negara sekarang ini produksinya turun karena gelombang panas, karena kekeringan panjang, karena El Nino—itu yang ingin kita antisipasi," kata Jokowi pula.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta Bupati Semarang Ngesti Nugraha.