Pemerintah Pertimbangkan Jual Obligasi Valas Denominasi Euro

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perimbangan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ungkapkan masih mempertimbangkan untuk melakukan penerbitan surat berharga negara dalam bentuk valuta asing dalam denominasi yakni euro bond pada tahun ini.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan kondisi kas pemerintah saat ini masih sangat baik sehingga pemerintah mempunyai fleksibilitas untuk penerbitan surat berharga negara (SBN), baik dari sisi jangka waktunya maupun mata uangnya.

Menurut Deni sebelum menerbitkan euro bond pihaknya akan melihat berbagai pertimbangan seperti kondisi perekonomian baik domestik ataupun global. Selain itu akan menentukan waktu yang tepat, target dan juga dari sisi komposisi mata uangnya yang akan ditetapkan.

"Jadi kalau memang kita menilai penerbitan dengan mata uang euro bagus ya kenapa enggak," ujarnya usai konferensi pers kepada awak media di Jakarta, Senin, 10 Juni.

Deni menyampaikan sebelumnya pemerintah sudah melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) valas dalam denominasi yen Jepang, dan dalam mata uang dolar AS.

Menurut Deni, para investor di Eropa sebenarnya sudah mengharapkan pemerintah Indonesia untuk bisa menerbitkan SBN global dengan mata uang euro.

"Jadi mereka masih mengharapkan pemerintah untuk bisa Indonesia menerbitkan mata uang euro karena demand-nya ada," katanya.

Adapun, Indonesia menerbitkan euro bond terakhir pada 2021 dengan bentuk Surat Utang Negara (SUN) Sustainable Debelopment Goals (SDG) dalam mata uang asing euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down. Adapun SDG bond ini merupakan RIEUR0334 dengan tenor 12 tahun sehingga memiliki jatuh tempo pada 23 Maret 2034.

"Ketika kita bertemu dengan para investor di Eropa mereka sangat mengharapkan pemerintah Indonesia bisa menerbitkan SBN global dengan mata uang euro karena terakhir kali menerbitkan euro bond pada tahun 2021," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah berencana menerbitkan SBN secara total sebesar Rp666,4 triliun, untuk membiayai defisit anggaran yang ditargetkan sebesar Rp522,8 triliun, atau setara 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).