Jokowi Wanti-wanti 10 Tahun Mendatang Semua Kota Macet Bila Tak Lakukan Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pemangku kebijakan di tiap kota Indonesia lebih memperhatikan penyediaan transportasi umum.

Menurutnya, bila hal ini tidak diperhatikan semua kota di Tanah Air bisa mengalami masalah kemacetan.

Jokowi bahkan sempat menyinggung sederet kota sudah mengalami kemacetan akut, mulai dari Balikpapan, Surabaya, Bandung hingga Medan.

Dia menekankan agar rencana transportasi massal kota segera disiapkan.

Sebab, dengan memaksimalkan moda transportasi umum yang bisa mengangkut banyak orang, diharapkan kendaraan di jalan bisa berkurang dan macet pun hilang.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam agenda Pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2024 yang dipantau lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 4 Juni.

Dalam acara itu, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia turut hadir.

"Karena kalau tidak (memperhatikan masalah transportasi umum) 10-20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Nggak percaya? Kami lihat nanti kota-kota enggak siapkan diri mengenai transportasi massalnya," ucap Jokowi.

Dia tak menampik sejauh ini membangun transportasi umum bukan persoalan yang mudah dan murah.

Jokowi menjelaskan sederet transportasi umum di Jakarta saja dibangun dengan anggaran mulai dari ratusan miliar hingga triliunan rupiah, seperti LRT, MRT hingga kereta cepat.

Namun, kata Jokowi, baru-baru ini muncul moda transportasi baru yang dinilai lebih murah daripada membangun MRT hingga LRT. Transportasi itu adalah autonomous rapid transit (ART), bentuknya seperti kereta tapi tak pakai rel.

"Ini ada barang baru yang namanya ART, autonomous rapid transit. Tidak pakai rel tapi pakai magnet, bisa 3 gerbong, 2 gerbong atau 1 gerbong. Nah, ini jauh lebih murah," jelasnya.

Bagi pemerintahan kota yang berminat untuk membangun moda transportasi ART, dia meminta segera menghubungi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Dengan demikian, ada bantuan anggaran bagi pemerintah kota yang serius membuat ART.

"Nanti kalau ada APBD punya kemampuan tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi, fifty-fifty bisa, APBD 50 persen, APBN 50 persen misalnya," imbuhnya.