Bagikan:

BOGOR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan special mission vehicle (SMV) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) mencari inovasi pendaan kreatif untuk mempensiunkan dini Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU). Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menuju Net Zero Emission (NEZ).

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Boby Wahyu Hernawan menyebut pemerintah belum mampu menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk dialihkan ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Menurut Boby, hingga saat ini Indonesia masih menggunakan sekitar 60 persen sumber energi batu bara untuk menjadi sumber energi utama nasional. Selain itu, anggaran untuk penggunaan batu baru lebih murah dibandingkan lainnya.

"Salah satu sumber energi Indonesia tentunya coal (batu bara) tadi. Itu tidak bisa dipungkiri dan ini coal kita adalah kurang lebih 60 persen dari sumber energi nasional kita, dan saat ini Indonesia berkelimpahan atas sumber daya alam itu, kemudian juga harganya sudah cukup efisien, cukup murah," ujarnya dalam media gathering, Rabu, 29 Mei.

Selain itu, Boby menyampaikan komoditas batu bara di Tanah Air menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian. Sehingga menjadi salah satu sumber energi yang belum bisa digantikan.

"Suka atau tidak suka? Tapi inilah pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya dari sumber energi yang cukup murah," tuturnya.

Menurut Boby transisi energi yang dilakukan tidak serta merta langsung 100 persen, tetapi memulai dengan pilot project salah satunya energi trilemma, yakni kerangka kerja untuk mengadopsi kebijakan energi dengan mempertimbangkan ketahanan energi, kelestarian lingkungan, energi yang terjangkau.

"Energi nasional kita jika kita tiba-tiba shut down banyak, seperti apa energi security kita? Kemudian energi affordability, harga terhadap masyarakat, karena ini barang publik juga, ini harus kita maintain gitu ya, affordability," ucapnya.

Boby menyampaikan untuk mengurangi dampak emisi dari sektor energi ini, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. Ada teknis yang perlu diramu agar pendanaan transisi energi bermanfaat dengan tetap memperhatikan trilema energi.

Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Teknik PT. SMI (Persero) Gan Gan Dirgantara menyampaikan pihaknya tengah mencoba memoratorium pembiayaan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas PLTU untuk mengurangi emisi karbon.

“Tapi kami juga membuka pembiayaan terhadap PLTU yang tujuannya mempensiunkan lebih cepat. Secara “cantolan” itu sudah diberikan dari OJK dalam taksonomi berkelanjutan di Indonesia,” katanya.

PT SMI (Persero) mencatat telah mengerjakan 10 proyek pensiunan dini PLTU hingga akhir Desember 2023. Nilai kumulatif dari proyek tersebut yaitu Rp28,5 triliun. Sementara itu, komitmen pembiayaan kumulatif sebesar Rp6,1 triliun.