JAKARTA - Himpunan Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Regional Papua Maluku menyebutkan pencapaian Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga untuk wilayah Tanah Papua rampung 98 persen di mana pihaknya optimistis akan rampung pada akhir April.
Ketua Umum DPD VIII Hiswana Migas Papua Maluku Ledriky. J. Lekenila di Jayapura mengatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan BBM satu harga di Tanah Papua hal ini dilakukan agar tidak ada lagi ketimpangan dan perbedaan harga antar wilayah.
“Pencapaian BBM satu Harga khususnya wilayah Papua mencapai 98 persen dan kami optimistis selesai pada April nanti,” katanya, dikutip dari Antara.
Menurut Ledriky, saat ini sudah dua titik yang akan diresmikan untuk wilayah Papua Barat dan Papua Pegunungan di mana masing-masing satu titik serta sisanya di Maluku.
“Target pencapaian program BBM satu harga kami percepat agar pada akhir April selesai,"ujarnya.
Dia menjelaskan kehadiran program BBM satu di Tanah Papua sangat dirasakan manfaatnya salah satunya membantu menggerakkan sektor ekonomi masyarakat namun memang dari segi bisnis pengusaha belum merasakan dampaknya sehingga pihaknya akan terus melakukan pembenahan pembelian BBM tersebut
"Kami terus melakukan pembenahan pembelian BBM satu harga dengan begitu manfaatnya lebih tepat sasaran,”katanya lagi.
Sementara itu Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Sunardi mengatakan pihaknya optimistis bakal menyelesaikan program BBM Satu Harga di 150 titik di wilayah kerjanya hingga akhir 2024.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
DJP Tingkatkan Layanan Pembebasan Atas Barang dan Jasa Keperluan Hankam
11 Januari 2024, 23:32 -
| EKONOMI
Harga Beras Tak Turun meski Banjir Impor, Bos Bulog Ungkap Penyebabnya
11 Januari 2024, 21:40
“Sampai akhir 2024 kami ditarget harus menyelesaikan 150 lembaga penyalur dan sekarang masih berada di 140 titik di wilayah kerja,” katanya.
Menurut Sunardi, target harus selesai sebelum pelantikan presiden dengan begitu semakin banyak merasakan manfaat dari hadirnya program tersebut.
“Seharusnya sampai akhir 2024 tetapi kelihatannya diminta dimajukan sebelum pelantikan presiden, diharapkan memang program bisa selesai sehingga tidak menyelesaikan tugas di kemudian hari,”ujarnya.
