JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sejumlah catatan dari hasil pemantauan pelaksanaan mudik Lebaran 2024. Basuki menilai, pengoperasian sejumlah tol fungsional cukup membantu mengurai kepadatan lalu lintas (lalin).
Kementerian PUPR sendiri telah mengoperasikan sebanyak 7 ruas tol fungsional alias gratis selama periode mudik Lebaran 2024. Salah satu ruas tol yang dioperasikan fungsional adalah Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo seksi Colomadu-Klaten sebanyak 22,3 kilometer (km).
"Yang jelas kemarin saya lihat Tol Solo-Jogja itu sudah ribuan mobil lewat situ. Anak saya dari Semarang lewat situ ke Jogja lancar sekali, saya begitu mendarat di sini, dia sudah sampai Jogja. Jadi, kalau (tol) fungsional insyaallah membantu," kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 16 April.
Selain Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo seksi Colomadu-Klaten, keenam ruas tol lainnya yang dibuka fungsional yakni Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Cikeas-Cibitung sepanjang 19,65 km dan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan paket 3 Kutanegara-Sadang sepanjang 8,5 km yang berlokasi di Pulau Jawa.
BACA JUGA:
Kemudian, tiga tol fungsional lainnya tersebar di Pulau Sumatera yaitu Tol Bangkinang-Koto Kampar (24,7 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura (9,47 km) dan Seksi 3-4 Tebing Tinggi-Sinaksak (47,15 km) serta Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 Lima Puluh-Kisaran (32,15 km).
Selain pengoperasian tol fungsional, pemerintah juga telah menyiapkan diskon tarif untuk sejumlah ruas tol. Adapun besaran potongan tarif berkisar antara 14-35 persen untuk sejumlah golongan kendaraan tertentu.
Terkait potongan tarif tersebut, Basuki belum dapat memberikan informasi lebih lanjut lantaran diskon tarif tol untuk arus mudik Lebaran baru akan diterapkan besok.
"Kalau diskon, sekarang mau ada diskon (tarif tol). Ini sekalian untuk menjaring pemudik, kan. Ada WFH, kemudian ada diskon tol. Jadi, untuk menyebar pemudik-pemudik. Mudah-mudahan ada dampaknya, nanti evaluasi menyeluruh pasti oleh Korlantas dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," imbuhnya.