Begini Sikap Capres-Cawapres soal Pembatasan Izin Smelter Nikel

JAKARTA - Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden RI 2024-2029 telah mengambil sikap perihal rencana pembatasan izin smelter nikel atau moratorium. DIketahui jika saat ini pemerintah bakal membatasi pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) nikel kelas II.

Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan biji nikel diperlukan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pengimpor biji nikel. Esensi moratorium ini ditujukan agar smelter yang sudah terbangun tetap mendapatkan pasokan bijih nikel untuk keberlanjutan operasi produksi.

Dalam hal pembatasan smelter, Paslon nomor urut 02 dan 03 menyetujui kebijakan tersebut.

Juru Bicara Pasangan Prabowo dan Gibran, Eddy Soeparno mengatakan jika kelak terpilih, Prabowo dan Gibran akan melanjutkan kebijakan tersebut dengan memperbaiki izin yang semula dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, namun sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Kementerian Investasi.

Padahal, kata dia, yang mengetahui dengan pasti kandungan cadangan dan potensi sumber daya nikel adalah Kementerian ESDM sebagai Kementerian teknis. Menurutnya jangan sampai KementerianPerindurian justru mengeluarkan izin terus menerus yang bisa menggerus cadangan nikel dalam waktu singkat.

"Sementara izin yang tidak dimoratorium itu nanti kurun waktu 15 tahun saja, nikel kita sudah habis dalam waktu 10-15 tahun. 10 tahun yg nikel dengan si atas 1,7 persen dan 15 tahun nikel di bawah kadar 1,5 persen akan habis pada saat kita baru menguasai teknologi membuat baterai," ujar dia yang dikutip Rabu 10 Januari.

Jika nanti Prabowo terpilih sebagai presiden, Eddy memastikan pemberian dan pencabutan izin hanya akan menjadi kewenangan satu kementerian sehingga tidak terjadi tumpang-tindih antar satu kementerian dengan kementerian yang lain.

Senada dengan Paslon nomor urut 02, Juru Bicara Pasangan Ganjar dan Mahfud, Edi Sutrisno mengatakan pihaknya memiliki 3 poin penting terkait hal tersebut.

Pertama, Edi menyebut Ganjar-Mahfud ingin menciptakan ekosistem ekonomi lokal. Apalagi, Indonesia masih belum menjadi pemain utama. Kedua, jika kelak terpilih, kata dia, Ganjar dan Mahfud akan melakukan perbaikan di kementerian terkait seperti audit dan penegakan hukum.

"Jangan nanti perizinan tanpa audit di awal, jangan juga perizinan enggak direview, dan kita tahu banyak perizinan yang terbit dari mana, makanya kata Pak Mahfud kita 'tabrak' yang korupsi itu," tegas Edi.

Ketiga, Edi juga menegaskan sikap Ganjar dan Mahfud yang menyetujui moratorium dengan kesadaran bahwa sumber daya nikel memiliki keterbatasan meskipun Indonesia menjadi negara produsen terbesar di dunia.

"Untuk itu kita akan moratorium smelter. Kita akan pastikan moratorium smelter. Untuk apa? Untuk percepatan industri turunan, sehingga jangan sampai industri turunan baru dibangun, core nyaa sudah habis, kita enggak mau itu! Ini akan menjadi concern Pak Ganjar dan Pak Mahfud," lanjut dia.

Sementara Juru Bicara Pasangan Anies dan Cak Imin, Irvan Pulungan mengatakan daripad amengambil sikap setuju dan tidak setuju, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan evaluasi yang komprehensif terkait sumber daya alam dan permaslaahan dalam operasional smelter seperti ledakan yang terjadi belum lama ini.

"Kami berkomitmen melakukan evaluasi terhadap beroperasinya smelter-smelter tersebut dan kemudian mengambil keputusan apakah dimoratorium atau bagaimana," kata Irvan singkat.