Jokowi Kritik Pekerjaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ini Katanya

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pekerjaan yang dilakukan para insan infrastruktur, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jokowi menilai, Kementerian PUPR dalam mengerjakan proyek infrastruktur terkadang kurang komprehensif. Artinya, ada beberapa aspek yang tertinggal untuk dikerjakan.

"Saya berikan contoh membangun jalan jangan urusan jalannya saja, tapi mestinya satu paket, pengerjaan jalan, drainase, trotoar dan lanskapnya," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Silaturahmi dengan Penggiat Infrastruktur di Istana Negara yang dipantau secara daring, Senin, 4 Desember.

Nantinya, apabila tidak dilakukan secara komprehensif bisa membuat ongkos pembangunan menjadi lebih mahal. Seperti adanya ongkos sosial yang dibayarkan ketika trotoar itu diisi oleh pedagang kaki lima.

"Karena kalau hanya jalan saja nanti yang terjadi rakyat pasti di pinggir jalan, 'tak buat' jualan dulu, wah sudah langsung kaki lima di pinggir jalan. Mau buat trotoar, drainase, itu harus ada ongkos sosialnya lagi," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengkritik pembangunan jalan di kawasan Labuan Bajo. Dia menilai, jalan dan trotoar di daerah tersebut sudah bagus, tetapi masih ada unsur semen yang terlihat.

"Di Labuan Bajo, saya melihat ada jalan bagus, trotoarnya bagus, mulai ada tanam pohon, 'waduh sudah mulai beda nih PUPR', itu bagus tapi masih sedikit semennya kelihatan, kesan semen itu keras, atos. Nah, seharusnya dilunakkan dengan lanskap yang baik. Sedikit kritik," tuturnya.

Meski sempat memberikan kritik, Jokowi tetap memberikan pujian kepada Kementerian PUPR. Sebab, PUPR menjadi kementerian yang cepat merealisasikan anggaran ketimbang kementerian lainnya.

"Kecepatan di Kementerian PUPR (untuk merealisasikan anggaran) juga sangat baik. Saya lihat, Kementerian PUPR selalu mendahului dibandingkan dengan kementerian yang lain, selalu mendahului itu yang bagus," ungkapnya.