KAI Siapkan Petugas Ekstra untuk Jaga Perlintasan Sebidang saat Libur Nataru 2024

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan menyiapkan petugas extra di perlintasan-perlintasan sebidang pada momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Tujuannya sebagai antisipasi risiko kecelakaan.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan jika terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang akan sangat merugikan banyak pihak. Mulai dari masyarakat yang perjalanan terhambat hingga kerugian operator dari sisi biaya.

Karena itu, Agus menilai penambahan petugas perlu dilakukan agar kecelakaan bisa diantisipasi. Apalagi jika mengingat pergerakan masyarakat pada momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 naik 143,65 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Nanti saat Nataru kita menyiapkan penjaga ekstra dari KAI, kita bayar sendiri semuanya. Untuk mengurangi atau memitigasi risiko yang tinggi karena ada perlintasan yang dilewati pada malam hari,” kata Agus saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, dikutip Minggu, 26 November.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, penjaga perlintasan sebidang ini akan ditambah di hampir semua wilayah daerah operasional (daop) KAI. Artinya tidak hanya satu wilayah saja.

“Misalkan di Jakarta itu dari sini (Gambir) sampai ke Cikampek itu pasti ada beberapa yang dijaga, ada 10-15 (perlintasan). Nanti dari Cikampek sampai Bandung, Bandung sampai Tasik, Tasik sampai Banjar itu terus-terusan (dijaga),” jelasnya.

Tak hanya menambah petugas, kata Agus, KAI juga terus melakukan sosialisasi di setiap perlintasan yang dirasa cukup membahayakan. Masyarakat juga diminta untuk berhati-hati ketika melintasi perlintasan yang tidak terjaga.

“Kita punya program sosialisasi di perlintasan rel  setiap minggu di daerah. Kita hanya bisa menghimbau,” katanya.

Perlintasan Sebidang Jadi PR Pemerintah

Sebelumnya, Komisi V DPR minta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan masalah perlintasan sebidang. Masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang masih tersisa dan harus dibereskan.

Ketua Komisi V DPR sekaligus pimpinan rapat, Lasarus mengakui masalah perlintasan sebidang ini cukup rumit. Pasalnya, kewenangannya tidak hanya ada di tangan pemerintah pusat tetapi juga ada di pemerintah daerah.

“Kalau untuk pulau Jawa ini masalah berlarut yang sampai hari ini enggak bisa selesai Pak Menteri adalah perlintasan sebidang,” ujar Ketua Lasarus, dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Korlantas, BMKG, dan Basarnas, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November.

“Ini saya juga melihat progres perlintasan sebidang ini agak rumit saya lihat ini. Karena ada kewenangan pemda, ada kewenangan pemerintah pusat,” sambungnya.

Karena itu, kata Lasarus, belum ada titik temu antara keduanya untuk penanganan perlintasan sebidang. Namun, Lasarus menekankan angka kecelakaan pada perlintasan sebidang sangat tinggi, sehingga masalah ini harus diselesaikan.

“Kalau perlintasan sebidang ini bisa ditangani, per hari kita bisa mengurangi berapa banyak korban. Ini menurut saya PR yang cukup berat yang harus kita selesaikan, masih tersisa ya dari pemerintahan ini kalau saya lihat yang masih signifikan salah satunya masih minimnya penanganan perlintasan sebidang,” ujarnya.