IKN Butuh 9,5 Juta Ton Baja, IISIA Beri Penjelasan

JAKARTA - The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) atau Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia menyebut, bahwa kebutuhan baja untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 9,5 juta ton.

Ketua IISIA Purwono Widodo mengatakan, angka tersebut merupakan total kebutuhan baja untuk pembangunan IKN sampai tahap ke-5 atau pada 2030 mendatang.

"Paling-paling 9,5 juta ton sampai akhir. Jadi, IKN kalau sampai tahap 5 pada 2035 atau sampai selesai itu 9,5 juta ton," kata Purwono saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Senin, 6 November.

Purwono menambahkan, kalau untuk pembangunan awal infrastruktur di IKN hanya membutuhkan 500-700 ribu saja. Setelah itu, lanjutnya, kebutuhan baja untuk pembangunan IKN membutuhkan rata-rata di atas 1 juta ton.

"Ya, kira-kira kalau itu 5 tahap, ya, dibagi 5 lah. Jadi, per tahunnya itu untuk tahap awal mungkin 500-700 ribu ton. Untuk yang berikutnya itu baru dia atas 1 juta ton," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Purwono, kini pihaknya sedang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggabungkan proyek-proyek di IKN yang bisa dikonkretkan.

"Sehingga, kami bersama PUPR saat ini sedang kolaborasi. Artinya, gabungan yang bisa konkret, ya konkret, kemudian yang bisa diganti baja diganti baja, sehingga kalau ditanya tahun ini targetnya seperti apa kami, sih, masih optimis.

"Karena biasanya pengeluaran (spending) proyek dari pemerintah itu di dua bulan terakhir dikejar supaya tidak lompat tahun, gitu. Jadi, kami masih optimis," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam rencana induk IKN dilakukan dalam lima tahap pembangunan sampai dengan 2045.

Untuk tahap awal, yaitu 2022-2024 merupakan pemindahan tahap awal. Tahap pertama pembangunan tahap awal ini difokuskan pada pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dasar yang utama untuk penduduk pionir.

"Membangun sarana utama, seperti istana kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kemudian, pemindahan ASN tahap awal, termasuk TNI dan Polri. Berikutnya, adalah inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 21 Agustus.

Untuk tahap kedua pada periode 2025-2029 adalah membangun IKN sebagai area inti yang tangguh.

Berikutnya, tahap ketiga pada periode 2030-2034, pemerintah akan melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif.

Adapun dalam tahapan ini akan dilakukan pengembangan utilitas terintegrasi serta kereta api (KA) akses Bandara Balikpapan-KIPP. Terdapat pula pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub, pemindahan lanjutan personel TNI/Polri, hingga peningkatan investasi dan kapasitas produksi klaster ekonomi.

Kemudian, pada tahap keempat di periode 2035-2039, direncanakan pembangunan seluruh infrastruktur dan tiga (3) untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

Nantinya, di tahap ini akan dilakukan penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset, penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi.

Ada pula peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di daerah mitra.

Selanjutnya, untuk tahapan akhir pada periode 2040-2045, pemerintah akan mengokohkan reputasi IKN sebagai "Kota Dunia untuk Semua".