Bagikan:

JAKARTA - Ekonomi digital menjadi salah satu sektor prospektif yang perlu untuk terus dikembangkan di tengah pergeseran perilaku masyarakat ke arah digital saat ini.

Tercatat pada tahun 2022, nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai 194 miliar dolar AS, di mana Indonesia mampu memiliki porsi hingga 40 persen dari nilai tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia berperan dalam memberikan hasil konkret guna memperkuat pondasi ekonomi digital ASEAN melalui sejumlah program prioritas.

Airlangga mencontohkan, salah satunya percepatan negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai strategi untuk mengakselerasi transformasi ekonomi digital di kawasan.

“Agar sesuai dengan agenda kerja sama internasional, ekosistem ekonomi digital menjadi penting guna meningatkan daya saing dan kita perlu optimalisasi berbagai kerja sama ekonomi,” ungkap Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023, Selasa, 23 Oktober.

Airlangga menerangkan, aspek teknologi menjadi salah satu komponen yang dinilai dapat mendongkrak peningkatan daya saing digital pada kancah internasional.

Adapun komponen lain yang juga perlu ditingkatkan untuk mendorong daya saing tersebut yakni future readiness dan knowledge, sehingga peningkatan kompetensi digital hingga kini terus diupayakan oleh pemerintah.

Airlangga menyampaikan dengan pertumbuhan pelaku digital yang masif, diharapkan mampu mendorong realisasi potensi ekonomi digital Indonesia hingga mencapai 360 miliar dolar AS pada tahun 2030.

"Peningkatan nilai ekonomi digital tersebut akan memberikan manfaat konkret bagi perekonomian nasional mulai dari peningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi, penurunan cost production, hingga penguatan kolaborasi dan inklusivitas," tuturnya.

Dia menambahkan, beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif tersebut seperti mempererat kemitraan bersama sektor swasta guna meningkatkan aksesibilitas terhadap teknologi digital.

Selain meningkatkan aksesibilitas, pemerintah juga melakukan penguatan konektivitas antarwilayah melalui pengembangan satelit multifungsi Satria, pembangunan Data Center, akselerasi pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS), perluasan 4G, serta pengadaan layanan 5G.

Menurut dia, saat ini pengetahuan mengenai Blockchain, Kecerdasan Buatan (AI), Otomasi, dan Cloud Computing perlu menjadi prasyarat dalam pendidikan di berbagai level.

“Bapak Presiden Joko Widodo telah mengatakan kita tidak perlu takut dengan adanya AI, karena regulasi belum ada tetapi AI terus berkembang. Justru kita harus mengantisipasi dengan meningkatkan kompetensi untuk menjadi AI engineer dan expert yang sebanyak-banyaknya,” ungkap Airlangga.

Pemerintah, kata dia, terus bekerja sama dengan berbagai stakeholders untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital SDM melalui program Digital Talent Scholarship, Kartu Prakerja, hingga Pendidikan vokasi.

Selain itu, pemerintah terus melakukan penguatan aspek regulasi termasuk pengaturan keamanan data dan siber melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini.

Airlangga menambahkan, ekosistem digital memerlukan adanya sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pemangku kepentingan hingga seluruh lapisan masyarakat yang tentunya merasakan manfaat atas percepatan infrastruktur digital.

"Oleh karena itu, summit ini diharapkan dapat merumuskan sinergi dalam bentuk kolaborasi konkret agar ekosistem digital yang aman dan inklusif dan juga melindungi kepentingan konsumen ini bisa dijaga guna menjaga resiliensi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkas Airlangga.