Bagikan:

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja logistik nasional melalui berbagai kebijakan.

Hal itu diwujudkan melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.

“Saya sangat mendukung target implementasi NLE yang penerapannya diperluas di 32 pelabuhan laut dan 6 bandara untuk tahun 2023. Dan diharapkan koordinasi itu juga diimplementasikan oleh seluruh pejabat eselon 1 hingga level teknis sehingga capaian NLE ini bisa terus dikejar,” ujarnya dalam siaran pers Kamis, 14 September.

Menurut Airlangga, implementasi NLE menunjukkan dampak positif seperti Single Submission Pabean Karantina (SSm QC) yang berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37 persen, serta menghemat biaya sebesar 33,48 persen atau mencapai Rp191,32 miliar.

Airlangga mencatat, perhitungan biaya logistik memperlihatkan biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29 persen dari PDB untuk periode 2022.

“Perhitungan tersebut dilakukan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran kebijakan perbaikan sistem logistik nasional sebagai salah satu pendukung percepatan pertumbuhan perekonomian nasional,” tuturnya.

“Hasil perhitungan biaya logistik nasional akan menjadi pedoman pemerintah dalam penyusunan kebijakan peningkatan efektivitas sistem logistik dan rantai pasok nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta sebagai salah satu acuan dalam penilaian daya saing ekonomi oleh para pelaku usaha dan investor,” tegas dia.

Airlangga juga mendorong kolaborasi antar stakeholder agar penguatan logistik dan rantai pasok nasional tidak terbatas hanya pada integrasi sistem tetapi juga infrastruktur dan sumber daya manusia untuk terus dilanjutkan.

“Ke depan, sinergi dan kolaborasi yang kuat, serta koordinasi yang efektif, diharapkan juga antar daerah, karena logistik itu juga efeknya ke mana-mana, termasuk dalam program penanganan inflasi. Sehingga ini diharapkan menjadi tools agar ke depan kita bisa menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas,” tutup Menko Airlangga.