Hipmi Ungkap 5 Rekomendasi Peningkatan Ekonomi di Sektor Kelautan dan Perikanan

JAKARTA - Ketua Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Fathul Nugroho menyampaikan, lima rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hipmi ke-XVIII, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

"Rekomendasi yang pertama, Hipmi mendorong pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai ekspor agar tidak kalah dari negara tetangga Vietnam," ujar Fathul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Rabu, 6 September.

Sebab, tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan ekspor hasil perikanan mencapai 7,66 miliar dolar AS atau lebih tinggi dari realisasi tahun 2022 sebesar 6,4 miliar dolar AS untuk hampir 1 juta ton ikan. Namun, angka tersebut masih di bawah nilai ekspor seafood negara tetangga Vietnam yang sebesar 11 miliar dolar AS pada 2022.

Oleh karena itu, Fathul meminta keberpihakan pemerintah di sektor permodalan kepada pelaku UMKM. Terlebih, presiden telah menargetkan agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini sebesar Rp460 triliun dengan bunga hanya 6 persen dihabiskan.

"Rekomendasi kedua, yaitu alokasi KUR sektor kelautan dan perikanan untuk anggota HIPMI skala UMKM seluruh Indonesia," ujarnya.

Untuk rekomendasi ketiga, pihaknya mendorong peningkatan efisiensi jaringan logistik nasional. Instrumennya dapat dilakukan melalui kerja sama pengelolaan pelabuhan dan pergudangan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Hipmi.

Menurut Fathul, pemerintah harus memperhatikan kegiatan reklamasi pantai dan pulau. Dengan begitu, hasil laut tetap berlimpah dan terus berkelanjutan.

"Kelima, HIPMI mendorong agar kebijakan terkait kegiatan reklamasi pantai maupun pulau yang berkelanjutan dan memperhatikan ekologi dapat diberikan ruang oleh pemerintah pusat karena berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru," pungkasnya.