JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen pada tahun depan. Sasaran itu tercantum dalam RUU APBN 2024 yang kini tengah dibahas bersama DPR.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meriah incaran tersebut.
“Kunci dalam pencapaian target inflasi adalah APBN dan APBD berperan signifikan sebagai shock absorber dalam pengendalian inflasi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis, 31 Agustus.
Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah juga akan memperkuat fungsi Tim Pengendali Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) yang telah terbukti mengendalikan inflasi pangan pada sepanjang tahun ini.
“Kita akan menjaga stabilitas pasokan pangan dan melalui kebijakan intervensi harga. Ini yang akan kita lakukan dengan cara sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta,” tutur dia.
Wakil Sri Mulyani itu menyampaikan pula jika upaya menjaga kelancaran distribusi sangat penting. Siasat tersebut akan didukung dengan penguatan di sektor infrastruktur.
“Dukungan komunikasi kebijakan publik yang baik bisa semakin mengendalikan inflasi untuk mencapai sasaran yang ditentukan,” tegasnya.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, puncak kenaikan inflasi di Indonesia terjadi pada 2022 yang kala itu mencapai 5,5 persen. Level tinggi terjadi akibat kenaikan harga komoditas dan penyesuaian harga BBM di dalam negeri.
Meski relatif tinggi, peningkatan inflasi RI tergolong moderat dibanding dengan negara tier atau bahkan negara maju yang bisa mencapai dua digit.
Untuk diketahui, target inflasi 2023 adalah sebesar 3 persen plus minus 1 persen. Adapun, data terakhir menyebutkan bahwa laju inflasi tercatat 3,08 persen year on year pada Juli 2023.