Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya terkait hilirisasi. Ia menekankan hilirisasi tetap harus diteruskan.

Pasalnya, hilirisasi merupakan langkah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka peluang tenaga kerja.

Jokowi mengaku tak peduli mendapat gugatan di organisasi perdagangan dunia atau world trade organization (WTO) ataupun di peringati oleh International Monetary Fund (IMF).

“Hilirisasi apapun harus kita teruskan meskipun kita digugat oleh WTO meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF apa pun barang ini harus kita teruskan,” ujarnya dalam Pengukuhan Pengurus Apindo, di Jakarta, Senin, 31 Juli.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, ada dua hal penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kedua, adalah hilirisasi di mineral, pertanian, perikanan.

“Semuanya bisa dihilirisasi kalau hitungannya World Bank, IMF itu di 2040-2045 saya yakin ini bisa agak maju,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Jokowi mengungkapkan kesuksesan dari hilirisasi nikel yang dimulai sejak 2020 lalu.

Kata dia, hilirisasi Nikel di Sulawesi Tenggara saja mampu menyerap 71.500 tenaga kerja di sisi pengolahan nikel.

Sedangkan, sambung Jokowi, di Maluku Utara ada peningkatan serapan tenaga kerja dari 500 orang menjadi 45.600 orang setelah hilirisasi.

Jokowi juga mengatakan nilai nikel pada 2014 hanya 2,1 juta dolar AS. Setelah hilirisasi menjadi Rp510 triliun, dari 2,1 juta dolar AS melompat jadi 33,8 juta dolar AS.

“Berarti melompatnya berapa kali. Ini baru berapa turunan saja. Kalau nanti turunannya sudah berkembang, bapak ibu dan saudara-saudara bisa membayangkan berapa angka yang akan muncul, dan ini baru nikel,” ujarnya.