JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memulai pelaksanaan percepatan pembangunan pekerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang menjadi prioritas pemerintah.
Hal ini mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres Jalan Daerah (IJD) bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
"Pada Juli 2023 kami sudah mulai di beberapa provinsi secara serentak, seperti Lampung, Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan," kata Basuki melalui keterangan resminya, dikutip Sabtu, 29 Juli.
Salah satunya termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan total sebanyak 19 paket fisik dan 4 paket pengawasan pekerjaan yang tersebar di 9 kabupaten/ kota, yaitu di Takalar (1 paket), Bulukumba (2 paket), Bone (3 paket), Soppeng (3 paket), Wajo (2 paket), Barru (2 paket), Pangkep (3 paket), Maros (1 paket), dan Luwu Utara (2 paket).
Kepala BBPJN Sulawesi Selatan Asep S Hidayat mengatakan, total jalan yang dikerjakan di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang 132,92 km dengan total pagu anggaran sebesar Rp490,58 miliar.
"Progres pelaksanaan pekerjaan sampai dengan saat ini dalam tahapan mobilisasi dan persiapan," ujar Asep.
BACA JUGA:
Saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Basuki juga meninjau paket pekerjaan IJD yang berada di jalan Malewang - Maronde, Kabupaten Takalar. Kontrak pekerjaan dimulai pada 24 Juli 2023 dengan nilai sebesar Rp20,51 miliar yang bersumber dari APBN.
"Mohon untuk pelaksanaannya diawasi, karena ini merupakan perintah Presiden. Jadi, mohon pengerjaannya harus dikerjakan betul-betul teliti," ungkapnya.
Adapun total anggaran yang dialokasikan pada tahap pertama pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah atau IJD di seluruh Indonesia 2023 ini sebesar Rp14,6 triliun. Nantinya, kegiatan akan diteruskan pada tahap 2 tahun 2024.