Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merampungkan rehabilitasi Pasar Gedhe Klaten di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun ini.

Rehabilitasi pasar tersebut dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Rehabilitasi Pasar Gedhe Klaten dilakukan sebanyak dua tahap.

Tahap I terdiri dari pembangunan Zona 3 sebanyak 50 unit kios dan Zona 4 sebanyak 28 unit kios, serta telah diselesaikan pada 2021. Anggaran rehabilitasi pasar tahap I ini sebesar Rp4,7 miliar.

Kemudian, rehabilitasi Pasar Gedhe Klaten Tahap II terdiri dari pembangunan gedung setinggi tiga lantai yang terdiri dari Blok A dan Blok B. Blok A terdiri dari 314 unit kios dan 466 los. Sedangkan, untuk Blok B memiliki 46 unit kios, 44 los daging, 209 oprokan, dan 306 unit parkir sepeda motor.

Selanjutnya, pembangunan Pasar Gedhe Klaten Tahap II dimulai pada Desember 2021, yang dikerjakan oleh kontraktor PT Karya Bangun Mandiri Persada dengan anggaran sebesar Rp88 miliar, Konsultan Manajemen Konstruksi PT Gapssary Mitra Kreasi KSO PT Manggalakarya Bangun Sarana dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Kuswara mengatakan, saat ini progres konstruksi telah rampung seluruhnya dan siap diresmikan.

"Selanjutnya, Bupati Klaten Sri Mulyani akan melakukan sosialisasi dan mekanisme pembagian kios kepada para pedagang pada Sabtu, 24 Juni 2023," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Juni.

"Kemudian, dilakukan penomoran dan pembagian kios yang diagendakan Pemkab selama 1 bulan sampai 31 Juli 2023. Sedangkan, pindahan pedagang direncanakan pada 1 Agustus 2023," tambahnya.

Bangunan Pasar Gedhe Klaten turut dilengkapi dengan prasarana transport vertikal dalam gedung berupa travelator dan eskalator untuk memudahkan aksesibilitas pengguna pasar mulai dari lantai 1 sampai lantai 3.

Pasar Gedhe Klaten juga mengimplementasikan konsep green building salah satunya dengan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 207 KWP.

Adapun renovasi pasar oleh Kementerian PUPR merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rehabilitasi tersebut diharapkan dapat memperlancar transaksi jual beli, meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan/rehabilitasi pasar dilakukan dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat, sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh).

"Diharapkan, infrastruktur pasar yang berkualitas dapat dirasakan langsung manfaatnya, terutama menjamin distribusi bahan pokok dan turut menggerakkan sektor riil atau UMKM yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia," ungkapnya.