JAKARTA - Untuk memastikan ketangguhan dan resiliensi masyarakat adat dan komunitas lokal, tiga organisasi yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meluncurkan sebuah inisiatif bernama Dana Nusantara, pada hari ini.
Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pendanaan langsung kepada komunitas anggota dari tiga lembaga tersebut, agar mampu bergerak lebih masif dalam menjaga bumi untuk kelangsungan kehidupan manusia pada masa depan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN sekaligus salah satu pendiri Dana Nusantara Rukka Simbolinggi menyebut, Dana Nusantara merupakan inisiatif pertama kali di dunia dalam hal penyaluran hibah secara langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal untuk melanjutkan berbagai aktivitas dalam melindungi dan mengelola tanah, air, wilayah, adat, lingkungan hidup, dan sumber-sumber agraria lainnya.
"Jelas, bahwa 80 persen keanekaragaman hayati dunia dilindungi dan dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Dengan dukungan Dana Nusantara, kami berharap kontribusi dalam mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan akan semakin besar," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 8 Mei.
Rukka menyebut, selama ini pendanaan global untuk merespons perubahan iklim dan menjaga lingkungan yang menyasar masyarakat adat dan komunitas lokal hanya 270 juta dolar AS atau sebesar 16 persen (47 juta dolar AS) yang disalurkan langsung ke masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia.
Dalam gambaran tersebut, dia menjelaskan, wilayah serta ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal semakin hari kian terancam akibat lemahnya perlindungan dan pengakuan oleh pemerintah dan derasnya arus investasi. "Kami perlu membuat terobosan baru untuk melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat dan komunitas lokal," ucap Rukka.
Pada kesempatan sama, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyebut, peluncuran Dana Nusantara ini menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas lintas gerakan dari masyarakat adat, reforma agraria, dan lingkungan. "Dana Nusantara juga akan membantu komunitas dari sisi penguatan organisasi dan juga membangun kemandirian ekonomi," kata dia.
Selain itu, kata Dewi, gagasan pembentukan Dana Nusantara juga sudah melalui proses partisipatif di tingkat komunitas, yang mana ketiga lembaga melakukan konsultasi dengan komunitas anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah dan dilakukan pada pertengahan hingga akhir 2022.
Hingga akhirnya per Desember 2022, uji coba implementasi Dana Nusantara telah didistribusikan ke 30 komunitas masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia.
"Masyarakat adat dan komunitas lokal adalah kelompok masyarakat yang memahami tentang bagaimana menjaga lingkungan. Telah terbukti dari generasi ke generasi menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan, dan kami percaya bahwa tingkat komunitas akan mampu mengelola dukungan Dana Nusantara dengan baik," tuturnya.
Senada dengan Dewi Kartika, Direktur Eksekusi WALHI Zenzi Suhadi menuturkan, dukungan Dana Nusantara kepada masyarakat adat dan komunitas lokal untuk merespons perubahan iklim akan memiliki dampak positif bagi Indonesia.
Menurutnya, ketika masyarakat adat dan komunitas lokal mampu menjaga alam dan sumber-sumber pangannya, masyarakat Indonesia dan global ke depan akan menikmatinya. "Udara bersih yang kami hirup, pangan yang kami nikmati, karena masyarakat adat dan komunitas lokal mampu menjaga bumi dan memproduksi pangan bagi kami," ungkapnya.
Zenzi menilai, sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia diharapkan mampu menjadi penyangga bumi dan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim saat ini.
"Dana Nusantara dibutuhkan untuk memberikan dukungan pada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang selama ini telah membangun ekonomi, pemulihan lingkungan, menjaga hutan, dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim," jelasnya.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki yang turut hadir dalam acara itu menyatakan dukungannya terhadap peluncuran Dana Nusantara.
"Saya kira, dukungan pembiayaan terkait perkembangan ekonomi masyarakat di level grass root sangat bagus. Mereka sudah tepat secara bersamaan memperkuat ekonomi supaya lebih konsisten, sustain," ujarnya.
"Karena untuk melakukan kebijakan perubahan sosial/ekonomi perlu waktu panjang," tambah Menteri Teten.
BACA JUGA:
Menurut Teten, hal yang dilakukan oleh ketiga organisasi tersebut telah tepat dan ke depannya bisa dikolaborasikan dengan program yang ada di pemerintah.
"Saya kira, setiap kementerian, seperti KLHK, ATR/BPN, KKP, termasuk UMKM ada blu program penyediaan-penyediaan ke dana, kami bisa menyalurkan pembiayaan. Kalau koprasi belum siap karena ada dana inkubator, program mekar, KUR bisa dijadikan penguatan ekonomi," jelas dia.
Ke depan, lanjut Teten, pihaknya membuka peluang untuk bekerja sama dengan ketiga organisasi yang ada untuk mendukung program Dana Nusantara.
"Saya sangat terbuka, tadi saya sudah bilang saat ini KemenKop UKM sedang memperkuat koperasi-koperasi di sektor riil pertanian, nelayan, petani sawit dan lain-lain, ini saya kira bisa," pungakasnya.