Potensi Besar, Pemerintah Dorong Ekosistem Ekonomi Digital yang Inklusif
Ilustrasi (Foto: Dok. Kemenkeu)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah disebut terus mendorong optimalisasi transformasi digital yang mampu menjadi enabler bagi terciptanya efisiensi input untuk mendukung produktivitas tinggi pada berbagai sektor ekonomi dan bisnis.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu dilatarbelakangi kondisi bahwa pada tahun lalu sekitar 40 persen atau mencapai 77 miliar dolar AS dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.

“Ke depan, potensi dan peluang ekonomi digital Indonesia semakin terbuka lebar. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang sebagian besar dalam usia produktif (bonus demografi), serta tingkat penetrasi internet kita mencapai 76,8 persen,” ujarnya seperti yang dikutip dari laman resmi hari ini, Kamis, 6 April.

Menurut Airlangga, pemerintah kini terus mendorong inklusivitas dari ekonomi digital dengan menjalankan enam strategi.

Pertama, meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana digital guna mengurangi kesenjangan digital di masyarakat.

Kedua, meningkatkan keterampilan digital melalui program pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital, seperti Program Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship.

“Ketiga, pemerintah mendorong kewirausahaan dan transformasi UMKM melalui fasilitasi dan penguatan ekosistem perdagangan elektronik. Hal ini akan mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tuturnya.

Keempat, memperluas akses kepada layanan keuangan digital melalui regulasi dan kebijakan yang mampu memicu lahirnya berbagai inovasi yang mampu melindungi masyarakat pengguna layanan fintech beserta ekosistemnya secara optimal.

Kelima, menjamin keamanan dan privasi data masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“UU tersebut menjadi payung hukum yang mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi, baik di sektor publik maupun privat, sebagai upaya meningkatkan standar industri,” tegas dia.

Serta yang keenam adalah, penguatan jalinan kerja sama antara pemerintah dan swasta misalkan melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi dalam mengembangkan solusi inovatif yang akan memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia.

“Semua strategi itu diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile, dan berkelanjutan, serta dapat memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital,” katanya.

Sebagai informasi, Pada 2025 nilai transaksi digital ASEAN diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi 130 miliar dolar AS dan terus akan meningkat mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030. Indonesia sebagai negara paling besar tentu akan berkontribusi paling tinggi terhadap angka tersebut.