Bu Sri Mulyani, Sarang Korupsi Paling Banyak Ada di Bea Cukai dan Pajak

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia utamanya disebabkan oleh kinerja aparatur negara yang bergerak dalam sektor pelayanan publik.

Dia menyebut terdapat satu kementerian strategis yang dianggap menjadi sarang korupsi saat ini. Bahkan Mahfud bercerita dia sempat ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas jebloknya persepsi korupsi di dalam negeri.

“Saya lapor ke Presiden, saya sudah mengundang Transparency International untuk minta data kenapa ini terjadi. Ternyata itu yang turun adalah di bidang pelayanan publik, terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan (Kementerian Keuangan). Clear penjelasannya,” ucap dia saat mendatangi Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta tengah pekan ini.

Selain di Kementerian Keuangan, Mahfud menyatakan praktek korupsi juga marak dalam sistem organisasi pemerintahan.

“Orang sekarang bayar kalau mau naik pangkat, kalau tidak punya channel itu tidak bisa,” tutur dia.

Sebelumnya, Mahfud MD menjadi salah satu orang yang vokal dalam menyuarakan dugaan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menurut dia, berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sekitar Rp300 triliun transaksi mencurigakan di instansi pimpinan Sri Mulyani tersebut. Belakangan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut nilai transaksi yang mencurigakan mencapai Rp349 triliun.