Kementerian PUPR Tunggu Kajian Studi Jalan Tol Caringin-Puncak-Cianjur

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian PUPR masih menggodok rencana pembangunan Jalan Tol Caringin-Puncak-Cianjur. Proyek tersebut diketahui akan menelan biaya anggaran sekitar Rp24 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, pembangunan jalan tol tersebut telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034 dan telah disetujui izin untuk pelaksanaan kajian studi atau feasibility study (FS).

"Saat ini, sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 28 Maret.

Berdasarkan data yang dimiliki Danang, tertera total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai sekitar Rp24,37 triliun. Angka ini terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km tersebut.

Adapun perinciannya, pertama untuk seksi 1 sepanjang 11,6 Km direncanakan menggunakan biaya hingga Rp3,1 triliun. Kemudian, untuk seksi 2 sepanjang 6,9 Km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 Km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.

"Untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian, untuk seksi 5 sepanjang 16,3 Km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun," ujar Danang.

Pada tahun ini, kata Danang, pihaknya menargetkan sejumlah pengerjaan mulai dari feasibility study, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Sementara untuk 2024, ditargetkan pengadaan tanah dan Detail Engineering Design (DED).

"Jalan Tol Caringin-Puncak-Cianjur telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun atau operasi pada 2030-2034," ungkapnya.

Nantinya, lanjut dia, pihaknya akan menunggu hasil kajian studi dari PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT untuk bisa mengetahui biaya anggaran sebenarnya yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol tersebut.

"Kalau indikasi awal, ya, tetapi yang penting kami tunggu studi mereka untuk tentuin angkanya berapa, kemudian tarifnya berapa, itu yang paling penting bagi kami, supaya tarifnya juga tidak melebihi dari kemampuan bayar masyarakat," pungkas Danang.