Bagikan:

JAKARTA - Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan Korea Selatan guna memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada acara Korea-Indonesia New City Cooperation Forum di Jakarta, Kamis, 16 Maret.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki nota kesepahaman kerja sama teknis pemindahan dan pembangunan IKN yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral, serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR sudah bekerja sama dengan K-Water yang memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

"Adanya forum ini menjadi starting point kerja sama kami, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kami sudah punya MoU sebagai landasan kerja sama dan personally kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerja sama dengan Korea Selatan," kata Menteri Basuki dalam siaran persnya, Jumat, 17 Maret.

Pada kesempatan sama, Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berharap, melalui forum ini kedua negara dapat menciptakan nilai-nilai dan peluang kerja sama baru, serta berbagi pengalaman masing-masing, sehingga ada transfer knowledge.

"Saya berharap, kedua negara akan terus aktif bekerja sama dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik, serta koneksi antara Indonesia dan Korea Selatan dapat terjalin lebih erat," ujarnya.

Dalam rangkaian Korea-Indonesia New City Cooperation Forum ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta seluruh pejabat tinggi madya Kementerian PUPR juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong, Administrator National Agency for Administrative City Construction (NAACC) Korea Selatan Lee Sang-Rae, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi, serta perwakilan dari 16 Perusahaan Korea Selatan sebagai calon investor IKN Nusantara.

Sekadar informasi, sejak 2019 silam, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

Dengan mengusung konsep Future Smart Forest City, fokus pembangunan IKN Nusantara seluas 256.000 ha tersebut pada tahap awal 2022-2024, ada dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha atau sekitar 25 persen dari total luas KIPP 6.600 ha. Sisanya, seluas 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau.

Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari APBN.