Kementerian PUPR Luncurkan Buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia
Kementerian PUPR Luncurkan Buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia untuk Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur Tahan Gempa di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.

Buku peta deagregasi ini diharapkan dapat digunakan masyarakat luas terutama dalam perencanaan infrastruktur untuk memitigasi bahaya gempa serta mengevaluasi struktur bangunan atau infrastruktur sesuai dengan potensi bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

"Harapannya menjadi acuan dan diterapkan untuk kepentingan perencanaan pelaksanaan pengendalian infrastruktur khususnya untuk mengurangi risiko gempa di Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mohammad Zainal Fatah dalam peluncuran buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia di Jakarta, Selasa.

Buku ini dilengkapi dengan standar, pedoman teknis serta memberikan keyakinan perencanaan infrastruktur atau bangunan yang mengedepankan keselamatan dan keamanan.

Dalam kesempatan yang sama, M Asrurifak yang merupakan salah satu tim penyusun buku ini mengatakan peta deagregasi yang diluncurkan dapat digunakan untuk seluruh Indonesia dan seluruh bangunan.

"Makanya dalam penyusunan dilibatkan Kementerian Perhubungan terkait infrastruktur, KemenESDM terkait bangunan offshore," ujarnya.

Peta ini dapat dimanfaatkan dalam perencanaan bangunan yang tepat sesuai dengan potensi gempa di berbagai wilayah serta mengevaluasi bangunan-bangunan lain seperti misalnya bangunan monumental.

Adapun pembuatan buku ini turut didasarkan lokasi Indonesia secara geografis termasuk pada lintasan Pasific Ring of Fire (cincin api pasifik) sehingga potensi gempa pun tak terhindarkan terjadi.

Terkait hal tersebut, maka diperlukan upaya pengurangan risiko bahaya gempa dengan melakukan penguatan infrastruktur tahan gempa. Kedepannya, peta deagregasi ini akan diluncurkan di laman Kementerian PUPR dan dapat diakses masyarakat luas secara gratis.