Ekspor Ubur-Ubur Sukses Datangkan Devisa Rp5,9 Miliar Bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong geliat perekonomian bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Terbaru, melalui fungsi quality assurance (QA), KKP berhasil mengantar 9,6 ton ubur-ubur ke Malaysia senilai Rp5,9 miliar yang berasal dari Entikong, Kalimantan Barat.

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Khoirul Makmun menyatakan bahwa pihaknya memastikan keamanan dan mutu produk tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku.

"Alhamdulillah, 9,6 ton ubur-ubur telah berhasil kita pastikan mutu dan kualitasnya sebelum akhirnya diekspor ke Malaysia," ujarnya dalam keterangan pers dikutip Minggu, 23 Oktober.

Khoirul menjelaskan pengiriman tersebut dilakukan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kata dia pengiriman ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan negara.

"Tentu ini menunjukkan bahwa daerah perbatasan juga menumbuhkan harapan, terutama dari sektor kelautan dan perikanan," tuturnya.

Melalui pengiriman ubur-ubur tersebut, Khoirul berharap para pelaku usaha lain semakin termotivasi untuk turut melakukan ekspor. Dia menegaskan petugas BKIPM Entikong akan senantiasa membantu dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bahkan, dia menyebut jajarannya siap memberikan bimbingan teknis agar pelaku usaha memiliki persyaratan yang dibutuhkan seperti health certificate (HC) atau sertifikat kesehatan, hingga hazard analysis and critical control point (HACCP).

"Jangan ragu untuk ekspor, potensi perikanan kita sangat luar biasa. Saya pastikan semua pengurusan izin ekspor sangatlah mudah," tegas dia.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan telah menyiapkan dukungan teknis guna mendukung implementasi lima program prioritas. Dari sisi penjaminan mutu, BKIPM telah menjalankan QA berbasis digital.

"Karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit," ucapnya

Trenggono menambahkan, karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan.

“Pengendalian mutu tetap menjadi domain dari KKP, memastikan dari hulu hingga hilir dan dapat memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan, KKP sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy,” tutup Menteri Trenggono.