JAKARTA - Anggota Komite II DPD, Fahira Idris menilai, keputusan PT PLN (Persero) membatalkan program konversi kompor gas elpiji 3 kilogram (kg) ke listrik merupakan langkah tepat.
"Saat ini masyarakat sedang berupaya bangkit menggerakkan kembali roda ekonomi setelah lebih dua tahun dilanda pandemi COVID-19," kata Fahira dikutip dari Antara, Kamis, 29 September.
Menurut dia, pembatalan program kompor listrik adalah sebuah kabar baik untuk publik.
Dalam situasi seperti saat ini, kata dia, terutama karena dampak pandemi masih sangat terasa dan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan, idealnya pemerintah tidak mengambil kebijakan yang ujung-ujungnya memberatkan masyarakat.
"Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan kepada PLN. Keputusan pembatalan program ini sebuah kebijakan tepat dan bijak," katanya.
Anggota Komite II DPD RI yang membidangi energi ini berharap, dengan pembatalan program konversi kompor LPG ke kompor listrik ini, pemerintah segera merampungkan database penerima gas elpiji 3 kg agar tepat sasaran sekaligus memperbaiki manajemen operasional dan pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir.
"Harus ada formulasi baru pola distribusi LPG 3 kg yang idealnya menggunakan pola distribusi tertutup, sehingga terhindar dari berpindahnya pengguna LPG non subsidi ke subsidi," katanya.
BACA JUGA:
Di sisi lain, terkait over supply listrik, menurut Fahira, pemerintah harus mencari strategi baru agar kelebihan listrik ini diserap maksimal oleh sektor industri dan bisnis, bukan rumah tangga lewat program kompor listrik.
Selain itu, harus segera direalisasikan program penyeimbangan antara daerah yang mengalami surplus tenaga listrik dan daerah yang mengalami defisit listrik di Indonesia agar kelebihan listrik yang terjadi saat ini bisa terserap.