Dirut Pelindo: Terminal Kijing Bakal Gantikan Secara Bertahap Peran Pelabuhan Eksisting di Pontianak

JAKARTA - Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono mengatakan, Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan pengganti Pelabuhan Dwikora.

Pembangunan pelabuhan ini sejalan dengan target penggabungan Pelindo yakni menciptakan konektivitas maritim.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.

Terminal Kijing merupakan Proyek Strategis Nasional yang dibangun berdasarkan Perpres No. 43/2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

"Pembangunan Terminal Kijing sejalan dengan salah satu target penggabungan Pelindo yang berperan untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih terkoordinasi, sehingga dapat menciptakan konektivitas maritim dan hilirisasi industri,” katanya dalam peresmian terminal dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 9 Agustus.

Pembangunan Terminal Kijing dibagi dalam tiga tahap, Tahap 1 Inisial, Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2.

Pembangunan Tahap Inisial ini meliputi dermaga dengan dimensi 1.000 meter kali lebar 100 meter, Port Management Area 200X100 m, jalan menuju dermaga (trestle) sepanjang 3,45 km dengan lebar 19,8 meter, terminal petikemas dan terminal multipurpose.

Terminal ini memiliki empat area, yakni petikemas dengan kapasitas tahap awal 500.000 TEUs dan kapasitas tahap akhir 1,95 juta TEUs per tahun, area curah kering dengan kapasitas tahap awal 7 juta ton dan kapasitas tahap akhir 15 juta ton.

Kemudian area curah cair dengan kapasitas tahap awal 5 juta ton dan kapasitas tahap akhir (12,18 juta ton), dan area multipurpose dengan kapasitas tahap awal 500 ribu ton dan kapasitas tahap akhir 1 juta ton. Luas kawasan pelabuhan ini mencapai 200 hektar yang meliputi area terminal dan back up area pelabuhan.

“Kedepannya, terminal ini secara bertahap akan menggantikan peran pelabuhan eksisting di Pontianak. Pelabuhan Pontianak nantinya akan dimaksimalkan untuk melayani kegiatan lainnya seperti kapal penumpang atau kapal Ro-Ro dan layanan lainnya untuk mendukung kegiatan penumpang antar pulau yang menggunakan transportasi laut,” kata Arif.

Menurut Arif, Kalimantan Barat memang sangat membutuhkan pelabuhan baru. Tahun lalu, utilitisasi Pelabuhan Dwikora sudah mencapai 257.000 TEUs atau 86 persen dari kapasitas pelabuhan. Lahan untuk ekspansi juga sudah tak tersedia.

Sementara, lanjut Arif, laju sedimentasi di hulu Sungai Kapuas dan penyempitan alur berdampak pada tingginya biaya operasional pengerukan.

Lebar alur menyempit dari 60 meter menjadi 40 meter dalam lima tahun terakhir.

Keberadaan pelabuhan ini akan memperkuat daya saing produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh provinsi Kalimantan Barat. Seperti crude palm oil (CPO), alumina, dan bauksit.

Produksi CPO pada 2021 mencapai 5 juta ton, dan diperkirakan sudah di posisi 7 juta ton pada 2030. Kalimantan Barat juga memiliki cadangan bauksit terbesar di Indonesia, yakni 840 juta ton atau 67 persen dari total cadangan bauksit di Indonesia.

Selain itu, potensi pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan Terminal Kijing juga masih terbuka lebar.

Sehingga dibutuhkan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan industri dan program hilirisasi industri.

“Kita harapkan pemerintah dapat menyediakan sekitar 2000-3000 hektare di belakang pelabuhan hanya diperuntukan untuk kegiatan industri sebagai pendukung aktivitas pelabuhan,” katanya.

Apalagi, lanjut Arif, Terminal Kijing diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan dan akan menjadi salah satu pelabuhan hub di Indonesia, dimana pada awal pengoperasiannya digunakan untuk pelayanan multipurpose.

“Kita mohon pada pemerintah untuk memfasilitasi pelebaran jalan arteri agar mampu menampung kendaraan berat. Kedua, adanya akses jalan tol yang menghubungkan kota perdagangan yaitu Singkawang dan Pontianak,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, agar pengoperasian Terminal Kijing menjadi optimal juga diperlukan sinergi lintas Kementerian dan Lembaga.

“Saya harap sinergi antar stakeholder seperti Instansi pemerintah pusat dan daerah yang terkait, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus berlanjut untuk optimalisasi pemanfaatan Terminal Kijing, sehingga tujuan mulia Pembangunan Terminal ini dapat terwujud yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Kalimantan Barat,” kata Menhub Budi.