JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Evita Nursanty menilai, rencana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur belum tepat dilakukan saat ini.
Kendati rencana kenaikan tarif tersebut sudah ditunda oleh pemerintah, Evita menilai hal tersebut sangat berlawanan dengan semangat pemulihan ekonomi dan pariwisata.
"Saya sarankan ditunda dulu. Jangan sekarang saat ekonomi dan pariwisata kita sedang rebound setelah sekian lama mengalami kesulitan akibat pandemi," kata Evita dikutip dari Antara, Rabu 8 Juni.
Anggota DPR dari Dapil Jateng III itu mengingatkan Borobudur merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha, sehingga tidak seharusnya diberi tarif tinggi.
Bahkan, jika dilakukan tarif tinggi, dikhawatirkan hanya orang yang punya uang saja yang bisa ke stupa, sehingga bisa memicu kecemburuan sosial.
"Itu tidak bagus, seakan menikmati wisata itu hanya untuk orang kaya saja," katanya.
Dirinya sangat mendukung upaya konservasi candi sehingga tidak mengalami kerusakan. Namun, upaya tersebut bisa dilakukan dengan membuat dan menerapkan peraturan yang tegas dan ketat.
"Misalnya hanya boleh di lantai berapa, atau pembatasan berapa orang ke lantai tertentu, wajib memakai sandal, anak-anak tidak boleh berlarian, itu bisa diatur. Kita bisa bandingkan dengan Ankor Wat di Kamboja kan juga dengan pembatasan-pembatasan, ada puncak yang tidak bisa dinaiki dan sebagainya," katanya.
BACA JUGA:
Evita meminta agar kenaikan tarif bisa dilakukan bertahap dan mempertimbangkan momentum.
"Pelan-pelan saja, atau bertahap, jangan tiba-tiba seperti ini, dan sekali lagi momentumnya sangat tidak tepat. Tiket masuk naik tinggi tidak banyak wisatawan yang datang, dampaknya pedagang sepi lagi," ujar Evita.
Terkait
