Ekonomi Negara Asia Pasifik Belum Pulih, Jokowi Minta UNESCAP Percepat Pendanaan SGDs

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menuturkan saat ini kondisi ekonomi sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, belum pulih setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan pembukaan Sidang Komisi ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) di Istana Merdeka.

"Ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih, masih di bawah tingkat prapandemi. 70 persen dari total pengangguran baru terjadi di kawasan kita, dan 85 juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan ekstrem," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekratariat Presiden, Senin, 23 Mei.

Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi kawasan tahun ini, sebagaimana prediksi IMF, turun 0,5 persen menjadi 4,9 persen. Angka inflasi juga diperkirakan mencapai 8,7 persen atau naik 2,8 persen dari perkiraan semula.

Berkaitan dengan itu, Jokowi mengungkapkan bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) semakin tertunda. Kawasan Asia Pasifik diperkirakan baru dapat mencapai SDGs paling cepat pada tahun 2065.

Karenanya, Jokowi meminta UNESCAP atau Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia-Pasifik bisa memperkuat pendanaan supaya SGTs dapat dipercepat.

"Pendanaan untuk akselerasi SDGs harus diperkuat. ADB memperkirakan kebutuhan 1,5 triliuan USD tiap tahunnya untuk memastikan SDGs tercapai di asia pasifik tahun 2030. Sementara ketersediaan pendanaan global hanya 1,4 triliun USD," tutur Jokowi.

"Kesenjangan besar ini harus ditutup. Investasi sektor swasta harus didorong. Meskipun Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, inbound dan outbound, namun nilai investasi ke kawasan sendiri masih kecil," lanjutnya.

Jokowi juga meminta UNESCAP untuk mendorong penguatan investasi intrakawasan, mendukung kemudahan berusaha, serta memajukan inovasi promosi dan bisnis matching di antara negara anggota pendanaan.

"Kolaborasi UNESCAP dengan ADB dan lembaga pendanaan lainnya sangat diharapkan. Indonesia sendiri memajukan berbagai pendanaan inovatif termasuk SDG Indonesia one, green sukuk dan ekonomi karbon," paparnya.