JAKARTA - Kantor Staf Presiden akan melakukan pengawasan terpadu bersama pihak terkait lain, guna memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng diterima masyarakat dengan baik.
"Kantor Staf Presiden bersama tim dari KemenkoPMK, Kemensos, TNP2K, Bappenas, dan Kemendagri, akan terus melakukan monitoring lapangan terpadu hingga bulan Mei 2022," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo, dalam siaran pers dikutip Antara, Minggu 24 April.
Dia berharap berbagai bantuan yang diberikan pemerintah, terutama BLT minyak goreng bisa meringankan beban masyarakat.
Sebagai informasi, selain menyalurkan bantuan rutin, pemerintah tahun ini juga memberikan bantalan sosial berupa BLT minyak goreng senilai Rp100.000, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta, dan Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM) senilai Rp600.000 per penerima.
BACA JUGA:
Untuk BLT minyak goreng sendiri, berdasarkan pemantauan KemenkoPMK terhadap PT. Pos, Himbara, dan BSI, per 22 April 2022, BLT sudah tersalur kepada 17,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) .
Abraham menyampaikan dalam pelaksanaannya, penyaluran berbagai bantuan sosial berjalan lancar di lapangan.
Namun, tidak sedikit masyarakat kebingungan dan tidak bisa membedakan bantuan sosial jenis apa yang sudah mereka terima, terutama pada BLT minyak goreng.
Meskipun demikian, kata Abraham, kebingungan itu bisa dipahami, dan bukan persoalan besar.
"Lebih baik bingung sedikit dapat jenis bantuan apa, dari pada bingung bagaimana bisa membeli kebutuhan pokok," jelasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #ott kpk #pilkada jakarta #judi onlinePopuler
