Pastikan Pembangunan Jargas Gunakan APBN, Pemerintah Perketat Pengawasan agar Tepat Waktu dan Berkualitas

JAKARTA - Belajar dari pengalaman selama 10 tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memonitor secara ketat pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Dengan begitu, infrastruktur yang dibangun dengan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu selesai tepat waktu dan berkualitas tinggi.

Sesditjen Migas Alimuddin Baso selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan Jargas Tahun 2022 mengungkapkan, ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan pembangunan jargas sebelumnya menyebabkan hasil yang tidak maksimal.

"Pembagian sekaligus pemasangan kompor gas ke rumah-rumah yang terpasang jargas merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan baik," ujarnya, Rabu 16 Maret.

Alimudin menambahkan, Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas akan terus melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan jargas.

"Bisa jadi teman-teman kontraktor pelaksana pembangunan jargas merasa (ketidakdisiplinan) ini merupakan keuntungan dari sisi efisiensi biaya. Tapi kami akan kejar terus kalau komitmen itu tidak terkonfirmasi dengan bukti mengalirnya gas ke rumah-rumah," tegas Alimuddin.

Lebih jauh ia mengungkapkan, pemerintah juga mengharapkan terjalinnya sinergi yang kuat antara kontraktor pelaksana pembangunan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), serta Ditjen Migas umumnya.

"Lakukan komunikasi yang sehat, tetap memakai rules yang ada di dalam kontrak dan saling menjaga," pesan Alimuddin.

Pembangunan jargas tahun 2022 diharapkan rampung bulan November 2022, sehingga tersedia waktu satu bulan untuk merapikan sisa-sisa pekerjaan. Mengingat awal April tahun 2022 telah memasuki bulan Ramadhan di mana biasanya terjadi kesulitan memobilisasi sumber daya manusia, Pemerintah meminta agar hal tersebut dapat diantisipasi dan tidak menjadi alasan untuk menunda pekerjaan.

Alimuddin juga mengingatkan agar fasilitas dan hak para pekerja menjadi perhatian utama.

"Tidak boleh ada gaji yang tidak terbayarkan di setiap pekan. Kalau orang-orang di bawah tidak terkelola dengan baik, resikonya kontraktor akan mengulangi pekerjaan yang sama dan itu artinya akan membuat biaya tinggi," tandasnya.

Untuk tahun 2022, pembangunan jargas direncanakan sebanyak 40.777 SR di 12 kabupaten/kota. Pembangunan ini terbagi dalam 5 paket yaitu Paket 1 meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Palalawan dan Tanjung Jabung Barat. Paket 2 meliputi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Paket 3 meliputi Kabupaten Indramayu, Kota Semarang dan Kabupaten Wajo. Paket 4 terdiri dari Kabupaten Gresik dan Kota Probolinggo. Sedangkan Paket 5 meliputi Kabupaten Lumajang.

Program pembangunan jargas telah dilaksanakan Ditjen Migas sejak tahun 2009 dan hingga saat ini total telah terbangun 662.431 SR. Tujuan pembangunan jargas adalah memberikan akses energi kepada masyarakat, menghemat pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.