Muhaimin Minta Pemerintah Lakukan Operasi Pasar untuk Turunkan Harga Minyak Goreng di Malut

JAKARTA – Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah yang belum stabil menjadi salah satu perhatian Wakil Ketua DPR-RI, Muhaimin Iskandar. Dalam kunjungan kerjanya di Ternate, Minggu, 30 Januari, ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Pemkot Ternate untuk dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, menyusul habisnya stok itu di pasaran.

"Saya berkunjung ke pasar Bahari Berkesan di Kota Ternate untuk mengecek harga minyak goreng ternyata para pedagang masih menjualnya dengan harga yang lama, bahkan kebutuhan minyak kelapa di berbagai gerai telah habis di pasaran," kata Muhaimin seperti dikutip Antara, saat kunker di Ternate.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Muhaimin Iskandar didampingi Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, Staf Ahli Menteri Perindag dan Wakil Wali Kota Ternate, dan Sekretaris Disperindag Kota Ternate.

Muhaimin Iskandar mengecek harga minyak goreng yang belum stabil, di mana para pedagang telah belanja untuk berjual kembali dengan harga lama, untuk itu katanya, harus menjadi perhatian pemerintah untuk terus melaksanakan operasi pasar, khusus untuk menurunkan harga minyak goreng yang sudah ditetapkan pemerintah.

Olehnya itu, dirinya meminta harus segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, khususnya minyak goreng.

Sebab, harga yang tinggi menambah beban masyarakat di masa pandemi COVID-19 dan pemerintah harus melakukan pengawasan dengan ketat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman saat mendampingi Wakil Ketua DPR-RI itu mengatakan, Pemkot Ternate terus memantau dan melakukan razia agar harga stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan Antara di lapangan, stok minyak kepala di Kota Ternate mulai menipis, walaupun ada, para pedagang menjualnya dengan harga Rp20 ribu per liter bahkan per 2 liter dijual hingga Rp49 ribu.

Padahal, pemerintah pusat sudah menetapkan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter yang disubsidi dan menjadi program pemerintah.