Memahami Konsep Prabowonomics dan Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memaparkan konsepPrabowonomicsdalam World Economics Forum (WEF) Annual Meeting 2026 atau forum ekonomi dunia yang digelar di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Dalam forum tersebut, Prabowo menyampaikan pandangannya terkaitPrabowonomicsatau berbagai konsep pemikiran ekonomi yang telah dirancang dan diterapkan sejak sebelum menjabat hingga selama masa pemerintahannya berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan capaian-capaian yang berhasil diraih pemerintah sepanjang satu tahun terakhir.

WEF Annual Meeting 2026 adalah pertemuan tahunan ke-56 yang diseleggarakan oleh WEF. Forum ini merupakan salah satu ajang paling bergengsi dan berpengaruh di dunia untuk membaas arah ekonomi dan kebijakan global.

Di dalam resmi DPR,Prabowonomicsdiartikan sebagai pendekatan pembangunan ekonom Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menekankan kemandirian dan ketahanan nasional sebagai fondasi utama pertumbuhan jangka panjang. Konsep ini berfokus pada penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta peningkatan daya saing industri nasional agar Indonesia tidak bergantung pada impor dan lebih mampu menghadapi guncangan global.

LewatPrabowonomics, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, yang dipandang perlu untuk menciptakan lapangan kerja dalam skala besar dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakadilan Struktur Ekonomi

Prabowonomicskemudian menjadi perhatian khalayak, dan tak sedikit yang membandingkanya dengan pemikiran ekonomi Mohammad Hatta, yang dilahirkan pada masa di mana kolonialisme imperialisme telah memporak-porandakan sistem sosial, budaya dan sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia.

Bung Hatta, dikenal sebagai Bapak Proklamator dan Wakil Presiden pertama Indonesia, tidak hanya berjasa dalam pergerakan nasional menuju kemerdekaan, tetapi juga dalam mengembangkan paham kerakyatan yang menjadi dasar filosofi ekonomi dan sosial Indonesia. Paham kerakyatan yang diusung oleh Bung Hatta bukan sekadar teori, tetapi merupakan wujud nyata dari perjuangannya untuk menciptakan sistem ekonomi dan politik yang berpihak kepada rakyat

Analis Pertahanan dan Geopolitik dari Indonesian Public Institute, Yulis Susilawaty, melihat ada kesamaan antara dua pendekatan ekonomi yang hari ini dikenal sebagai Prabowonomicsdan pemikiran ekonomi Mohammad Hatta. Menurut pandangannya, dua pendekatan ekonomi ini lahir dari kegelisahan atas ketidakadilan struktur ekonomi, namun dirumuskan dalam lanskap geopolitik yang sangat berbeda.

Pemikiran Bung Hatta, kata Yulis, tumbuh dari pengalaman kolonialisme langsung. Ia menyaksikan bagaimana struktur ekonomi kolonial membentuk ketergantungan sistemik, memusatkan kepemilikan alat produksi pada segelintir elite, serta mereduksi rakyat menjadi objek eksploitasi ekonomi. Karena itu, bagi Hatta, kemerdekaan politik tidak pernah cukup tanpa kemerdekaan ekonomi.

“Demokrasi ekonomi menjadi fondasi, dan koperasi diposisikan sebagai manifestasi kelembagaan dari kedaulatan rakyat di bidang ekonomi—bukan sekadar bentuk usaha, melainkan ekspresi ideologis dari cita-cita keadilan sosial,” kata Yulis dalam keterangan yang diterimaVOI.

Sebaliknya,Prabowonomicslahir bukan dari situasi penjajahan formal, melainkan dari dunia pascakolonial yang secara struktural tetap timpang. Tantangan yang dihadapi bukan lagi kolonialisme klasik, melainkan dominasi rantai pasok global, ketergantungan pangan dan energi, fragmentasi geopolitik, rivalitas kekuatan besar, serta risiko deindustrialisasi di negara berkembang.

“Dalam konteks ini,Prabowonomicsberangkat dari kegelisahan strategis: bagaimana memastikan Indonesia tidak sekadar menjadi pasar dan pemasok bahan mentah dalam tatanan ekonomi global yang semakin kompetitif,” jelas Yulis.

“Perbedaan konteks inilah yang menjelaskan mengapa Hatta berbicara tentang pembebasan rakyat, sementara Prabowo berbicara tentang ketahanan negara,” lanjutnya.

Demokrasi Ekonomi dan Ketahanan Negara

Dua pendekatan ekonomi ini memiliki perbedaan paling mendasar, yang terletak pada titik tolak analisis masing-masing. Bung Hatta memulai dari premis bahwa kedaulatan sejati hanya mungkin terwujud apabila rakyat menguasai alat produksi. Negara, dalam pandangan Hatta, berperan sebagai fasilitator dan pelindung kepentingan rakyat, bukan sebagai aktor dominan yang menggantikan peran masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

Sedangkan,Prabowonomicsberangkat dari asumsi bahwa dunia hari ini adalah arena kompetisi keras antarnegara. Dalam lanskap semacam ini, negara yang lemah secara ekonomi akan kehilangan kedaulatannya secara politik.

“Oleh karena itu, pendekatan yang diambil cenderung bersifatstate-centered, dengan penekanan pada peran negara yang kuat, penguatan BUMN, hilirisasi industri strategis, serta intervensi aktif dalam sektor pangan, energi, dan industri,” tegasnya.

Secara sederhana, Hatta menekankan transformasi dari bawah (bottom-up) melalui kedaulatan rakyat dalam ekonomi, sementara Prabowo menekankan konsolidasi dari atas (top-down) melalui penguatan negara sebagai pelindung kepentingan nasional. Keduanya sama-sama nasionalis, tetapi menempuh jalur strategis yang berbeda.

Namun, kelemahan paling fundamentalPrabowonomicsadalah belum tampaknya arsitektur kelembagaan yang secara sistematis menempatkan ekonomi rakyat sebagai pilar utama pembangunan. Koperasi dan ekonomi desa kerap hadir dalam wacana, tetapi belum menjadi fondasi struktural industrialisasi nasional.

“Tanpa institusi ekonomi rakyat yang kuat, penguatan negara berisiko berhenti pada level kebijakan, bukan transformasi sosial-ekonomi,” Yulis menerangkan.

Di titik inilah, menurut Yulis, pemikiran Bung Hatta kembali relevan sebagai kritik normatif sekaligus parameter kebijakan. Hatta mengingatkan bahwa negara bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperluas kedaulatan rakyat. Demokrasi ekonomi tidak menolak negara yang kuat, tetapi menolak negara yang menggantikan peran rakyat dalam menguasai proses produksi.

Kolaborasi Prabowonomics dan Pemikiran Bung Hatta

Perbedaan antaraPrabowonomicsdan pemikiran Bung Hatta bukanlah perbedaan antara benar dan salah, melainkan refleksi dari dua konteks sejarah yang berbeda. Hatta berbicara dari dunia yang masih dijajah, sehingga fokusnya adalah pembebasan rakyat dari struktur eksploitasi. Prabowo berbicara dari dunia yang terfragmentasi dan kompetitif, sehingga fokusnya adalah memperkuat negara agar tidak menjadi korban struktur global.

“Masa depan Indonesia membutuhkan keduanya sekaligus: negara yang kuat tanpa kehilangan orientasi kerakyatan, serta rakyat yang berdaya tanpa kehilangan perlindungan negara,” tuturnya.

“JikaPrabowonomicsmampu mentransformasikan kekuatan negara menjadi penguatan koperasi, desa, petani, buruh, dan kelas menengah produktif, maka ia bukan antitesis dari pemikiran Bung Hatta, melainkan artikulasi baru dari ekonomi konstitusional Indonesia di abad ke-21,” imbuhnya.

Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukanlah apakah Indonesia harus memilihPrabowonomicsatau pemikiran Bung Hatta, melainkan siapa yang benar-benar diuntungkan oleh kekuatan negara yang sedang dibangun. Negara yang kuat tetapi jauh dari rakyat hanya akan melahirkan stabilitas semu; sebaliknya, ekonomi kerakyatan tanpa perlindungan negara hanya akan menjadi romantisme di tengah kompetisi global yang brutal.

"Di titik inilah Pasal 33 UUD 1945 kembali menuntut keberanian politik: bukan sekadar menafsirkan konstitusi sebagai legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai kompas moral pembangunan," pungkasnya.