Belum Ada Urgensi Memasukkan Bahasa Portugis di Sekolah

JAKARTA – Pemerhati pendidikan Ubaid Matraji tidak melihat adanya urgensi menambah pelajaran Bahasa Portugis di sekolah-sekolah di Indonesia

Bahasa Portugis tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan idenya menjadikan bahasa nasional Brasil tersebut prioritas dalam pendidikan Indonesia.

Ide itu tercetus seusai pertemuan kepala negara dengan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Siva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

"Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita karena kita ingin hubungan ini lebih baik," ucap Prabowo.

Namun ide Prabowo tersebut menimbulkan pro dan kontrak di kalangan masyarakat. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mempertanyakan urgensi pelajaran Bahasa Portugis dalam pendidikan Tanah Air.

Jangan Tergesa-gesa

Ubaid Matraji menilai, Presiden Prabowo tak perlu terburu-buru menerapkan usulan ini. Melontarkan ide di bidang pendidikan, kata dia, harus realistis antara harapan dan kondisi di lapangan atau sekolah. Salah-salah, anak-anak dan orang tua bisa menjadi korban dari kebijakan ini.

“Presiden jangan tergesa-gesa. Kebijakan yang dilakukan buru-buru pasti berantakan. Harus diperhatikan dulu siapa yang mau belajar, siapa yang akan mengajar, dan sekolah mana yang sudah siap. Sejauh ini kan belum jelas,” ucap Ubaid.

Sebelum wacana Bahasa Portugis muncul, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mewajibkan pelajaran Bahasa Inggris mulai tahun ajaran 2027/2028, sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin memasukkan coding dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum.

Ubaid khawatir, terlalu banyak pelajaran yang dimasukkan dalam kurikulum justru membuat pelajar terbebani. “Bagaimana pelajar menguasai kompetensi?” ucapnya.

Pemerintah, uca dia, harus lebih dulu melakukan pemetaan apakah ketika dimulai, Bahasa Portugis diwajibkan dari tingkat perguruan tinggi (PT), atau apakah dari tingkat TK sampai PT. “Kita belum menemukan sisi keterdesakan kenapa harus diwajibkan, atau harus menguasai bahasa Portugis,” ungkapnya.

Pengamat pendidikan lainnya, Ina Liem, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pelajaran Bahasa Portugis di sekolah lebih mengarah sebagai simbol hubungan bilateral, dan bukan sesuatu yang perlu ditindaklanjuti ke dalam kurikulum.

Mendorong siswa untuk memiliki banyak pilihan kegiatan ekstrakurikuler bahasa asing adalah hal yang baik, supaya wawasan terhadap dunia terbuka. Namun, bukan berarti setiap ada tren baru harus otomatis menjadi mata pelajaran wajib.

"Justru kalau setiap isu baru selalu direspons dengan menambah mata pelajaran, itu tanda kita masih terjebak pola pikir content-based dan linier,” jelas Ina Liem.

“Padahal semangat Kurikulum Merdeka justru project-based dan interdisipliner, bukan menambah isi, tapi mengaitkan pengetahuan lintas bidang dan melatih siswa berpikir kritis lewat proyek yang bermakna," lanjutnya.

Hindari Prinsip Asal Bapak Senang

Sejauh ini belum ada kepastian apakah Bahasa Portugis akan benar-benar masuk dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Seandainya keinginan kepala negara tetap dijalankan, Ina menekankan peran penting Mendikdasmen dalam mengambil keputusan nanti.

"Kalau menterinya paham bahwa Kurikulum Merdeka itu project-based dan interdisipliner, harusnya tidak akan menjadikan bahasa Portugis sebagai mata pelajaran wajib. Tapi kalau menterinya sendiri masih berpikir content-based, setiap ada ide baru langsung ditambah jadi mata pelajaran, ya celaka. Lama-lama anak-anak bisa punya 50 mata pelajaran," tutur Ina.

Ia menegaskan, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya demi menyenangkan atasan atau asal bapak senang (ABS), melainkan harus berbasis prinsip dan filosofi kurikulum dan tidak sekadar reaksi spontan terhadap tren atau hubungan diplomatik.

“Kalau semangatnya masih ‘asal patuh pada perintah’, ya pendidikan kita akan makin tidak terarah,” sambungnya.

Senada, pengamat pendidikan Bukik Setiawan mengatakan, semua hal baik, termasuk Bahasa Portugis, baik diajarkan di sekolah. Namun dalam pendidikan, yang terpenting bukan sekadar apa yang baik, melainkan apa yang paling perlu dan paling berdampak.

“Karena waktu belajar murid terbatas, maka kita perlu mempertimbangkan prioritas, apa yang paling dibutuhkan untuk masa depan mereka, sesuai konteks Indonesia hari ini," kata Bukik.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar Bahasa Portugis hanya menjadi pilihan bagi daerah, sekolah, atau murid yang memang memiliki kebutuhan atau potensi yang relevan jika nantinya benar-benar masuk kurikulum.

Pelajaran Bahasa Portugis mungkin bisa diterapkan di wilayah yang memiliki hubungan dengan negara lusofon atau orang yang berbahasa Portugis seperti Portugal, Timor Leste, Brasil, atau Mozambik.

"Jadi, memasukkan bahasa Portugis bisa jadi ide baik, asalkan tetap berpijak pada prinsip otonomi dan relevansi: biarkan sekolah dan daerah menentukan apa yang paling bermakna bagi murid mereka," tandasnya.