Ngebet Garap Proyek Mobil Nasional: Demi Gengsi atau Urgensi?

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto memiliki mobil nasional dalam tiga tahun ke depan dianggap ambisius dan berisiko tinggi, kata pengamat otomotif.

Presiden Prabowo kembali melontarkan proyek ambisiusnya setelah satu tahun memimpin Indonesia. Kali ini ia menegaskan keinginannya memiliki mobil nasional.

Ia menargetkan waktu tiga tahun dari sekarang untuk Indonesia mampu memproduksi mobil penumpang yang sepenuhnya buatan dalam negeri. Target ini disebut sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian industri dalam negeri.

“Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” ucap Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Senin (20/10/2025).

Untuk merealisasikan keinginan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, pihaknya telah mengusulkan mobil nasional menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami tentu mendukung, dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional jadi PSN, Proyek Strategis Nasional. Sudah kami tanda tangan pengusulannya," ujar Agus.

Potensi Sukses, Asalkan...

Pengamat otomotif dan desainer produk industri Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menuturkan, rencana Prabowo termasuk proyek ambisius dan berisiko tinggi.

Meski demikian, ia menilai mobil nasional bisa sukses, dengan beberapa catatan. Yannes berharap mobil nasional berbasis listrik atau electric vehicle (EV) yang dimulai dengan transportasi umum. Proyek dilanjutkan dengan penguatan kerja sama industri tier tiga dan dua secara masif yang dibangun di dalam negeri.  

Hal ini perlu dilakukan karena principal tidak pernah mau membuka slot tersebut kepada kompetitor. Untuk itu, Indonesia perlu mengembangkan ekosistem sendiri dengan menggandeng mitra-mitra kelas dunia yang tidak terikat kontrak dengan agen pemegang merk (APM) yang menjadikan Indonesia sekadar pasar.

"Indonesia bisa bersaing dengan fokus pada ceruk pasar yang dikendalikan pemerintah dimulai dari armada EV untuk kendaraan dinas instansi negara dari pusat-daerah, penguatan kebijakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) 40 persen wajib diterapkan untuk semua produsen yang secara gradual naik sampai 80 persen lebih, " ujar Yannes kepada VOI.

Selain itu, syarat lainnya yang harus diperhatikan supaya mobil nasional memiliki potensi sukses yang lebih besar adalah dengan tidak menghadirkan rebadging mobil atau mobil yang hanya mengganti merek.

“Indonesia memiliki potensi nyata untuk sukses dengan mobil nasional berbasis EV, asalkan fokus pada keunggulan komparatif-kompetitif yang dimiliki,” tuturnya.

“Siap membangun pabrik di Indonesia dengan konsep peningkatan TKDN, demi menghindari pelanggaran WTO dan rebadging. Kuncinya, kolaborasi dengan pemain besar dunia yang mau transfer teknologi intinya ke Indonesia,” tegas Yennes lagi.

Perlu Konsistensi

Sementara itu, target memiliki mobil nasional menurut pengamat otomotif Bebin Djuana, tak bisa dipandang sebagai sebuah urgensi di sektor industri, melainkan mengarah pada aspek kebanggaan sebuah bangsa.

“Tidak ada urgensi sebuah negara memiliki mobil nasional, tapi sebuah kebanggaan. Jika saja sebuah bangsa memiliki kendaraan yang dibuat sendiri tentu sangat membanggakan,” ucap Bebin.

Untuk mencapai itu, dibutuhkan konsistensi dan dukungan dari semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pengusaha. Tantangan terbesar yang dihadapi industri baru ini, kata Bebin, adalah bagaimana mencapai standar dunia, mengadopsi teknologi terkini, dan memiliki desain mutakhir. Dan, yang paling krusial tentu saja harga yang bersaing.

"Apakah cukup waktu membangun industri otomotif dalam lima tahun? Presiden ganti, kebijakan ganti. Ini akan gagal lagi. Butuh konsistensi, walaupun presiden berganti, penerus harus menuruskan impian itu," tutur Bebin.

“Ketika waktunya tiba siap dipasarkan, desain yang diminati sudah berubah, teknologi sudah lebih maju. Itulah tantangan yang harus dihadapi,” imbuhnya.

Ambisi mobil nasional sudah diungkapkan Prabowo ketika saat kampanye calon presiden pada 2024. Mantan Menteri Pertahanan itu bahkan menumpangi mobil SUV Maung Garuda berwarna putih dengan pelat Indonesia 1 menuju Istana Negera, seusai dilantik presiden di MPR.

Belajar dari Kegagalan

Upaya memiliki mobil nasional sudah dimulai sejak 1970-an, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang impor kendaraan utuh.

Berawal dari kebijakan ini, lahirlah Mobil Rakyat Indonesia atau Morina, yang nilai kandungan lokalnya mencapai 60 persen. Tapi usia Morina tidak lama, yaitu hanya lima tahun sebelum kandas.

Proyek mobil nasional kembali dihidupkan pada 1990-an. Tak tanggung-tanggung ada tiga proyek mobil nasional waktu itu. Pertama adalah Proyek Maleo pada 1996. B.J. Habibie, yang waktu itu menjabat Menteri Riset dan Teknologi, turun gunung menyaksikan proyek tersebut. Mobil ini disebut akan menggunakan 80 persen komponen lokal.Sayangnya, rencana produksi massal Maleo batal.

Pemerintah malah mengalihkan dana proyek itu ke proyek mobil nasional lainnya, yaitu Teknologi Industri Mobil Rakyat atau yang lebih dikenal dengan Timor. Adalah Hutomo Mandala Putra atau Tommy, putra bungsu Presiden Soeharto, yang menggarap proyek itu melalui PT Timor Putra Nasional.

Di saat hampir bersamaan, putra Soeharto yang lain, Bambang Trihatmodjo, bekerja sama dengan Hyundai untuk menjadi pesaing Timor menghadirkan mobil nasional. Ia meluncurkan Bimantara Neggala dan Bimantara Cakra, yang sosoknya sama dengan Hyundai Elantra dan Hyundai Accent.

Namun ketika Orde Baru runtuh pada 1998 dan ditambah krisis modern, rencana pembangunan mobil nasional ikut kolaps. Yannes Martinus mengatakan, program Timor gagal lantaran Soeharto melanggar prinsip non-discrimination WTO melalui insentif eksklusif.

“Timor gagal karena minim kandungan lokal. Rantai pasoknya masih 90 persen impor komponen,” tuturnya. Selain itu, pemerintah yang saat itu berperan sebagai pemilik proyek membuat ketergantungan yang begitu besat.

Barulah pada 2012 kembali terdengar soal mobil nasional. Joko Widodo, yang waktu itu menjabat Walikota Solo, menggunakan mobil dinas Kiat Esemka. Menurut Jokowi, mobil ini adalah hasil kerja sama dan proses belajar siswa di 33 SMK di seluruh Indonesia sejak 2009, dengan kandungan lokal mencapai 80 persen.