JAKARTA – Indonesia secara resmi memborong 48 unit jet tempur canggih KAAN dari Turki. Apakah pembelian jet tempur ini diperlukan di tengah efisiensi anggaran?
Indonesia menandatangani kontrak pembelian 48 jet tempur siluman generasi kelima KAAN buatan Turki dalam sebuah perjanjian strategis senilai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp163,4 triliun pada Pameran Industri Pertahanan Internasional IDEF 2025, Sabtu (26/7).
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyaksikan penandatanganan kontrak implementasi antara Turkish Aerospace Industries (TAI) dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk pengadaan 48 unit pesawat tempur nasional KAAN.
Melalui kontrak ini, Indonesia tidak hanya memperoleh alutsista berteknologi tinggi, tetapi juga mendapatkan peluang besar dalam pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Basis industri lokal yang akan dibentuk di Indonesia diharapkan menjadi bukti nyata dari kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan pada persahabatan.
‘’Kolaborasi antara Indonesia dan Turki di bidang pertahanan ini menunjukkan eratnya hubungan bilateral kedua negara, tidak hanya diplomasi pertahanan, tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional,’’ demikian pernyataan tertulis yang dikirimkan oleh Kementerian Pertahanan.
Namun pembelian jet tempur ini mendapat sorotan dari ekonom, mengingat dilakukan saat Indonesia sedang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya tidak mengerti, mau dibayar pakai apa? Uangnya (APBN) sudah hampir tidak ada, kecuali menambah utang. Tapi itu bisa membuat terperangkap utang dan menjadi negara yang gagal secara sistemik," kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Namun di sisi lain, pengamat militer mengungkap pembelian jet tempur ini dibutuhkan karena situasi Pasifik mengalami peningkatan tensi.
Menambah Beban Utang
Pembelian pesawat tempur ini juga bukan yang pertama kali di bawah komando Prabowo. Ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tepatnya pada 2022, Prabowo memesan 42 jet tempur Rafael dari Prancis dengan nilai kontrak lebih dari Rp130 triliun dan membeli sederet persenjataan lainnya. Tahun lalu, Indonesia juga membeli KF-21 dari Korea Selatan.
Pengadaan 48 unit jet tempur nasional KAAN senilai Rp163,4 triliun ini merupakan kontrak ekspor pertahanan terbesar sepanjang sejarah Turki, menurut pemberitaan Turkiye Today.
Tapi karena nilainya yang fantastis ini, pengadaan pesawat tempur KAAN mendapat sorotan ekonom CELIOS Bhima Yudhistira. Biaya pembelian pesawat KAAN lebih besar dari total dana abadi pendidikan LPDP sebesar Rp154 triliun, atau sepertiga dari anggaran perlindungan sosial Rp504,7 triliun yang menyasar puluhan juta warga.
Pembelian ini juga dilakukan di tengah seruan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan baru-baru ini, Kementerian Keuangan memperkirakan defisit APBN sepanjang 2025 mencapai Rp662 triliun.
"Saya tidak mengerti, mau dibayar pakai apa? Uangnya (APBN) sudah hampir tidak ada, kecuali menambah utang. Tapi itu bisa membuat terperangkap utang dan menjadi negara yang gagal secara sistemik," kata Bhima.
Ia melanjutkan, sekitar 25 persen (Rp552 triliun) penerimaan pajak habis untuk membayar bunga utang negara yang mencapai Rp800 triliun. Kalau pembelian dengan anggaran besar itu menggunakan APBN, Bhima memprediksi akan menurunkan pos alokasi anggaran untuk belanja prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan.
"Jadi APBN memang sudah hampir tidak ada ruang lagi untuk bermanuver, seperti membeli alat pertahanan keamanan dengan alokasi anggaran yang sangat besar," Bhima menjelaskan.
Pilihan lainnya, kata Bhima, adalah dengan menambah utang. Namu, kewajiban Indonesia sampai akhir 2024, termasuk utang, telah mencapai Rp10.269 triliun.
Investasi Jangka Panjang
Dari sisi pengamat militer, pengamat menilai pembelian pesawat tempur KAAN dari Turki dibutuhkan.
“Kawasan Pasifik mengalami peningkatan tensi, baik dari dinamika laut Cina Selatan, rivalitas Amerika-Cina, kemungkinan konflik terbuka Selat Taiwan dan sekitarnya,” kata Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).
“Untuk itu, postur pertahanan kita harus lebih adaptif, fleksibel, dan tentunya lebih berdaya gentar tinggi,” imbuhnya.
Khairul juga menambahkan, pembelian KAAN yang disepakati pada Juli 2025 tidak dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya, produksi massal KAN baru akan dimulai pada 2028, dan kontrak Indonesia ini berlaku selama 10 tahun.
“Dengan begitu, pesawat ini bukan dibeli untuk hari ini, tapi KAAN akan menjadi tulang punggung TNI AU pada 2030. Jadi ini bukan pembelian yang langsung membebani APBN hari ini, melainkan investasi jangka panjang," ungkap Khairul.
BACA JUGA:
-
| BERNAS
Penghapusan Beras Premium Tak Serta Merta Menjawab Kekisruhan Dunia Perberasan
04 Agustus 2025, 11:00
Dengan kondisi efisiensi anggaran, Khairul mendorong agar proses pengadaan KAAN dipercepat. Meski demikian dia, mengingatkan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema pembayaran selama 10 tahun. Sehingga keuangan negara tetap aman, namun juga kepastian bagi proses modernisasi TNI bisa diberikan.
"Justru karena anggaran terbatas, maka kita perlu membuat keputusan strategis yang bernilai jangka panjang. KAAN tidak dibayar sekaligus, dan tidak digunakan hari ini juga," jelasnya.
Dan, yang terpenting, menurut Khairul, pengawasan dan pengelolaan harus diawasi dengan baik. “Jangan sampai kita bisa mengadakan tapi tidak bisa memelihara dan merawat," tandas Khairul.
