Pasokan Melimpah, Kok Harga Beras Naik Terus?

JAKARTA – Di tengah pasokan beras yang melimpah, harga yang beredar di pasaran terus merangkak naik melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Kejadian ini sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun.

Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Indonesia dipusingkan dengan harga beras medium yang terus melambung, bahkan melebihi batas toleransi.

Selama tiga bulan terakhir, harga beras medium berfluktuasi antara R13.663 per kilogram sampai Rp14.066 per kg, sementara beras premium dibanderol antara Rp15.533 per kg hingga Rp15.847 per kg.

Terkini, harga beras medium di tingkat nasional mencapai Rp13.943 per kg, sedangkan beras premium di level Rp15.748.

Pada April lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional mencapai 3,18 juta ton. Menurutnya, capaian stok CBP tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia dalam 23 tahun terakhir.

Bahkan, kata dia, bisa jadi yang terbesar sejak Indonesia merdeka.

“Capaian kita saat ini, khususnya stok, itu 3.180.000 ton per hari ini. Itu tertinggi selama 23 tahun, bahkan bisa jadi itu selama (Indonesia) merdeka,” kata Mentan Amran Sulaiman, mengutip Antara.

Selain stok, Amran juga bilang produksi beras nasional melonjak 50 hingga 62 persen pada periode Januari sampai April, menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah Sibuk Menumpuk

Banyak yang bilang fenomena ini anomali. Karena sejak zaman dulu sampai sekarang, kita semua tahu hukum ekonomi tidak berubah. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga akan naik. sebaliknya, bilai suplai melimpah maka harga akan turun.

Namun yang terjadi sekarang tidak demikian. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) tidak menyebut ini sebagai anomali, melainkan akibat langsung dari kebijakan soal beras yang timpang dan tidak terintegrasi antara hulu, tengah, dan hilir.

“Stok Bulog memang besar, tapi kenapa harga beras tetap tinggi? Karena stok itu tidak disalurkan. Pemerintah sibuk menumpuk, bukan mengendalikan,” kata Khudori dalam webinar bertajuk “Harga Beras Naik, Siapa yang Diuntungkan? Meninjau Ulang Arsitektur Kebijakan Perberasan”.

Beras, ucapnya, adalah barang tidak tahan lama. Semakin lama disimpan ada risiko susut volume, turun mutu, dan rusak. Biaya pengelolaan membengkak. Menjadikan barang tak tahan lama sebagai stok statis adalah kekeliruan. Mestinya beras hasil penyerapan itu terus dialirkan ke pasar dengan prinsip first in first out.

“Adalah absurd tatkala stok tinggi tapi harga terus menanjak? Lalu, apa gunanya stok jumbo itu?” cetusnya.

“Perlu diingat, stok melimpah tidak identik dengan pasokan melimpah. Stok melimpah juga tidak identik dengan produksi melimpah,” ucap Khudori lagi.

Khudori tak menampik bahwa penyerapan gabah oleh Bulog memang memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Namun di saat yang sama, harga beras medium di pasar tetap melampaui HET.

 “Data BPS, Bapanas, Kementerian Perdagangan semuanya menunjukkan harga terus di atas HET. Tapi pemerintah seolah baru menyadarinya sekarang. Ini bukan fenomena baru,” ujarnya.

Negara Harus Intervensi

Khudori menjelaskan setidaknya ada tiga yang menjadi penyebab utama mengapa harga beras tetap tinggi meski stok melimpah.

Pertama, meski produksinya surplus, namun hal itu tidak merata. Berdasarkan data Januari sampau Juni 2025, produksi beras mencapai 18,76 juta ton. Setelah dikurangi konsumsi, tersisa surplus 3,2 juta ton. Dari angka itu, 2,6 juta ton diserap Bulog. Sisanya, sekitar 600 ribu ton, tersebar di tangan penggilingan dan pedagang kecil yang tak memiliki cukup daya serap atau kapasitas penyimpanan.

“Penggilingan saat ini relatif tidak punya stok. Kalaupun membeli gabah dengan harga tinggi sampai Rp8.000 per kg mereka akan menjual beras di atas HET. Dan itu artinya berhadapan dengan Satgas Pangan. Kalau dijual sesuai HET, pasti rugi. Jadi banyak yang akhirnya memilih berhenti produksi,” ungkapnya.

Kedua, pemerintah dinilai diam meski alarm HET sudah menyala. Tidak ada Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tidak ada bantuan pangan. Semua dihentikan awal tahun, dengan alasan panen melimpah. Akibatnya, harga naik terus.

Padahal, menurut Khudori, bantuan pangan untuk 16 juta keluarga dan program SPHP sebesar 150 ribu ton untuk Januari-Februari sudah direncanakan sejak akhir 2024, tapi tidak terealisasi.

“Penyaluran hanya sempat jalan sebentar di Februari, setelah itu dihentikan,” katanya.

Ketiga, kenaikan harga gabah tak diimbangi penyesuaian HET. Kebijakan menaikkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tidak dibarengi dengan penyesuaian HET beras medium maupun premium. Akibatnya, harga beras di pasar tidak terkendali.

“Negara harus hadir mengoreksi keadaan agar wacana anomali tidak berlanjut. Karena kenaikan harga beras adalah hal logis,” ucap Khudori.

“Pembiaran membuat negara bisa dituduh abai pada hajat publik paling asasi: mengurus perut rakyat. Karena itu, beras pemerintah harus segera disalurkan. Untuk bantuan pangan atau operasi pasar,” kata dia menambahkan.