Korelasi Kebijakan Jam Sekolah Dedi Mulyadi dengan Pembangunan Kualitas Pembelajaran Patut Dipertanyakan

JAKARTA – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB disebut tak memiliki dasar. 

Gagasan yang mengatur jam masuk sekolah di Jawa Barat mulai pukul 06:00 WIB telah menarik atensi masyarakat dalam sebulan ke belakang. Rencana ini juga berbarengan dengan penerapan jam malam bagi pelajar yang telah dimulai awal Juni lalu.

Namun kebjakan sekolah pukul 06:00, yang baru-baru ini diralat Dedi Mulyadi menjadi pukul 06:30, mendapat sejumlah penolakan. Banyak orang tua keberatan dengan rencana masuk sekolah di jam tersebut, karena dinilai terlalu pagi.

Tapi peringatan kepada Dedi Mulyadi juga diberikan oleh sejumlah akademisi. Mantan Bupati Purwakarta ini disebut tidak melakukan kajian terlebih dulu sebelum membuat kebijakan.

Kontraproduktif

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi besar dalam sistem pendidikan di wilayah tersebut. Selain mengatur jam masuk sekolah lebih pagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menghapus pekerjaan rumah atau PR bagi siswa.

Sebelum ini, politisi Partai Gerindra tersebut sudah lebih dulu memberlakukan jam malam bagi remaja di Jawa Barat. Salah satu harapannya adalah, selain mencegah kenakalan remaja, juga agar para anak sekolah memiliki waktu berkualitas di rumah. 

Namun Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 di Jabar kontraproduktif dengan tujuan membangun kualitas hidup dan tumbuh kembang anak.

Menurut Iman, sudah banyak riset atau kajian ilmiah yang menunjukkan dampak negatif kurang tidur, di antaranya anak akan sulit berkonsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan metabolisme tubuh, sarapan bisa terlewatkan, kelelahan, kecemasan, bahkan penurunan prestasi akademik.

Kebijakan masuk sekolah pukul 06.00, kata Iman, di luar kelaziman internasional. Ia mencontohkan Malaysia, Cina, Amerika Serikat yang rata-rata masuk sekolah sekitar 7.30 pagi. Sedangkan India, Inggris, Rusia, Kanada, Korea Selatan masuk sekolah pukul 8.00 pagi. Lalu Singapura dan Jepang masuk pukul 8.30 pagi.

“Semuanya dengan skema belajar 5 hari atau Senin sampai Jumat. Artinya negara-negara maju rata-rata masuk sekolah lebih siang,” kata Iman, dalam keterangan yang diterima VOI.

Bahkan dalam penelitian Kelley et al. (2017) dari The Open University, Brigham and Women’s Hospital, Harvard University, dan University of Nevada, menunjukkan bahwa jam masuk sekolah pukul 10:00 lebih baik bagi kesehatan dan performa akademik siswa usia 13-16 tahun dibandingkan jam 8:30 pagi. Artinya, kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan pada pukul enam pagi tidak memiliki dasar kajian.

“Oleh sebab itu kami berharap ada kajian terlebih dahulu untuk penerapan masuk pukul enam pagi.” ungkap Iman.

Wacana masuk sekolah pukul 06.00 bukanlah yang pertama kali terjadi. Provinsi Nusa Tenggara Timur pernah mencoba menerapkan kebijakan sekolah pukul 05.00 pada 2023. Namun setelah melalui uji coba dan evaluasi di sekolah, jam masuk direvisi menjadi pukul 05:30, dan akhirnya kembali masuk pukul 07.00.

Hal ini dilakukan setelah Pemprov melakukan evaluasi komprehensif termasuk mendengarkan masukan berbagai pihak.

“Kita harus belajar dari NTT, jangan sampai kebijakan pendidikan coba-coba dan akhirnya kembali seperti sedia kala. Sebaiknya hati-hati dan kaji dulu,” Iman menjelaskan.

Tidak Ada Korelasi

Tujuan Dedi Mulyadi agar anak tidak malas, bersemangat ke sekolah, dan gemar belajar dengan mempercepat jam masuk sekolah sebenarnya tidak langsung berkorelasi satu sama lain.

Pembangunan kualitas pembelajaran justru terletak pada ekosistem pembelajaran di sekolah, pola asuh di rumah, bagaimana guru mampu membangun ruang belajar berkualitas, aman, nyaman, sehat, dialogis, konstruktif, dan berpusat pada peserta didik. Menurut Iman, akan percuma masuk terlalu pagi, tapi kualitas pembelajaran masih rendah.

Di sisi lain, tantangan pendidikan di Jawa Barat juga cukup berat. Angka anak tidak sekolah cukup tinggi, mencapai 623.288 dan 164.631 di antaranya yang drop out. Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahkan menempatkan Jawa Barat di urutan pertama nasional angka putus sekolah di jenjang SD.

“Masih banyak persoalan pendidikan yang harus diurus oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Misal, ada sekitar 22 ribu ruang kelas rusak berat dan 59 ribu kelas rusak sedang di Jawa Barat,” terangnya.

“Guru di Jawa Barat yang sudah disertifikasi angkanya di bawah 40 persen. Artinya separuh guru di Jawa Barat dianggap belum profesional diatas kertas,” ia mengimbuhkan.

Melihat catatan-catatan tersebut, Iman dari P2G menilai kebijakan sektor pendidikan oleh Dedi Mulyadi selama ini belum didasari evidence based policy dan research based policy. Sehingga, kebijakan-kebijakan ini rapuh secara konseptual dan rentan untuk berubah secara drastis karena tidak punya dasar kuat.

Yang dibangun pun bukan kekuatan birokrasi di bawah, melainkan personal Dedi Mulyadi sebagai gubernur. Tentu ini menjadi problematika sendiri dalam internal birokrasi daerah.

“P2G merasa kebijakan pendidikannya lebih banyak didasarkan pada ide spontanitas, bukan yang terencana dan sistematis sebagaimana konsep dasar pendidikan itu sendiri,” kata Iman lagi.

Dengan skema belajar 5 hari sekolah ditambah masuk terlampau pagi dan pulang lebih sore, anak bisa saja melampiaskan kelelahan di sekolah itu pada hari Sabtu dan Minggu dengan aktivitas yang negatif dan destruktif seperti tawuran, dan bentuk pelampiasan lainnya.

“Ini semua harus diantisipasi oleh semua pihak,” pungkasnya.