JAKARTA – Penunjukan Maroef Sjamsoeddin sebagai Direktur Utama Mining Industry Indonesia atau MIND ID diyakini sejumlah kalangan menunjukkan kentalnya campur tangan elite politik di BUMN.
MIND ID belum lama ini merombak jajaran direksi dan komisarisnya. Perubahan jajaran komisaris ini terpantau dari situs resmi pada Selasa (4/3/2025), sehari setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Selain komisaris, jajaran direksi juga mengalami perubahan. Maroef Sjamsoeddin ditunjuk menjadi Direktur Utama MIND ID, menggantikan Hendi Prio Santoso.
Juru bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Viola menuturkan pergantian Dirut MIND ID bertujuan merotasi pemimpin perusahaan, sesuatu yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan.
“Kenapa kemudian yang terpilih Pak Maroef? Kami melihat jam terbang, pengalaman, sudah cukup mumpuni,” ujarnya.
Jam Terbang di Freeport
Jam terbang atau pengalaman Maroef di dunia pertambangan sebenarnya tak terlalu mentereng. Ia hanya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dari 2015-2016.
Maroef justru dikenal lama berkecimpung di dunia militer dan intelijen. Dia adalah purnawirawan TNI Angkatan Udara. Pangkat terakhirnya Marsekal Muda. Selama 34 tahun berkarier di dunia militer dan intelijen, Maroef menduduki banyak jabatan.
Ia pernah menjadi Komandan Skadron 465 Paskhas, Direktur Kontra Separatis Badan Intelijen Negara (BIN), Atase Pertahanan RI untuk Brasil, Direktur Kontra Separatis BIN, Staf Ahli Pertahanan dan Keamanan (Sahli Hankam) BIN, dan Wakil Kepala BIN periode 2011 hingga 2014.
Yang menjadi perhatian publik dari penunjunkkan Maroef Sjamsoeddin tak sekadar karena jabatan singkatnya di Freeport. Pria kelahiran 1970 ini merupakan adik kandung Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih.
Ketika Prabowo Subianto masih menjadi calon presiden, Sjafrie tergabung dalam Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN). Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), mengatakan, perubahan posisi di MIND ID penting buat Presiden Prabowo.
“Ia terlihat ingin menjaga jabatan-jabatan strategis dan mengisinya dengan orang terdekatnya,” kata Bhima.
BACA JUGA:
Menurut Bhima, penunjukan Maroef sebagai Dirut MIND ID menunjukkan kentalnya campur tangan elite politik. Dengan begitu, memperjelas bahwa kepentingan golongan dalam pengelolaan BUMN lebih dominan ketimbang kepentingan profesional.
“Nah, ini yang membuat kekhawatiran bahwa masuknya Maroef Sjamsoeddin ini sepertinya ingin mempercepat peralihan aset (MIND ID) ke Danantara. Sehingga, Danantara bisa mengelola berbagai asetnya MIND ID untuk dijadikan jaminan utang baru,” ujar Bhima.
Menghilangkan Independensi
Dituturkan Bhima, pemerintah melalui Danantara ingin mendorong MIND ID masuk ke sektor-sektor investasi yang berisiko tinggi, seperti gasifikasi batu bara. Padahal berdasarkan studi Celios, proyek gasifikasi batu bara di Indonesia tidak realistis secara keekonomian.
Dengan masuknya Maroef, Bhima menilai akan membuat Danantara lebih mudah mengendalikan MIND ID. Hal ini tidak hanya berlaku untuk MIND ID saja, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan BUMN lain yang cepat atau lambat akan berada di bawah kendali Danantara.
Ketika pimpinan perusahaan pelat merah memiliki kedekatan dengan elite politik, menurut Bhima semakin mudah ia dikendalikan oleh kuasa golongan-golongan tertentu. Di saat itulah independensi Danantara hilang.
“Ini tidak selaras dengan kemauan Presiden. (Penunjukan pemimpin perusahaan BUMN) tanpa memperhitungkan aspek profesionalitas, tata kelola yang baik, dan risiko bisnis,” sambung dia.
Keraguan akan independensi Danantara sebenarnya sudah dilontarkan sejak lama. Menurutnya, akan sulit bagi Danantara menjadi lembaga investasi independen seperti Temasek di Singapura, karena pucuk pimpinan Danantara diisi elite politik KMP.
Bhima juga sangsi akan ada investor besar yang mau menanamkan modalnya ke Danantara jika ia dan BUMN-BUMN yang dinaunginya dipimpin oleh orang-orang yang memiliki relasi politik atau bahkan kedekatan dengan elite politik.
“Agak sulit, ya, dengan penunjukan pimpinan atas seperti sekarang. Kecuali, memang pemerintah segera menganulir. Artinya, ada RUPS, melakukan perombakan lagi, diisi lebih profesional. Selama itu tidak terjadi, kepercayaan para investor juga akan berkurang,” tegas Bhima.
