Akuisisi Sumber Beras dari Kamboja Bukti Pemerintah Tak Serius Soal Ketahanan Pangan

JAKARTA – Mengakuisisi sumber beras dari Kamboja diklaim dapat memberikan sejumlah manfaat, namun ini juga bukan solusi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Kuhut Binsar Pandjaitan mengatakan Badan Urusan Logistik (Bulog) bakal mengakuisisi sejumlah sumber beras di Kamboja. Luhut menyampakaikan, akuisisi ini adalah titah Presiden Joko Widodo.

"Bulog juga akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden tadi sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjuti," kata Luhut di sela menghadiri HUT ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Senin.

Investasi Bulog di Kamboja disebut Jokowi sebagai bagian upaya untuk memastikan stok cadangan beras.

“Itu proses bisnis yang akan dilakukan oleh Bulog sehingga memberikan kepastian stok cadangan beras negara kita dalam posisi stok yang aman. Daripada beli ya lebih bagus investasi,” ujar Jokowi.

Strategi Diversifikasi Risiko

Menjaga kestabilan harga dan stok beras menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam setahun terakhir. Padahal, swasembada beras termasuk salah satu tujuan penting guna memastikan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi.

Apa daya, untuk mencapai swasembada secara penuh masih menjadi tantangan. Berbagai kendala seperti produktivitas lahan yang rendah, perubahan iklim, dan fragmentasi lahan pertanian disebut menjadi penyebab langka dan mahalnya beras belakangan ini.

Isu kelangkaan dan mahalnya beras juga digiring ke ranah politik, lewat kabar yang menyebutkan hal ini disebabkan adanya pembagian bantuan sosial alias bansos menjelang Pemilu 2024.

Pada Maret 2023 atau di bulan momen Ramadan, Indonesia mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton. Volume impor beras itu naik sekitar 921,51 persen dibandingkan volume impor bulan Maret 2023 atau secara tahunan. Dibandingkan Februari 2024, volume impor beras naik 29,29 persen.

Mayoritas impor beras pada Maret 2024 berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton, Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76,61 ribu ton, Pakistan sebanyak 61,57 ribu ton, dan India sebesar 100 ton.

Di tengah situasi ini, Jokowi melempar gagasan untuk mengakuisisi sumber beras dari negara lain, seperti Kamboja. Menurut Syaiful Anwar, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Kampus Payakumbuh mengatakan, akuisisi sumber beras di Kamboja dapat dpandang sebagai strategi diversifikasi risiko dan upaya untuk menstabilkan pasokan beras.

Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), produksi beras di Kamboja mencapai lebih dari 10 juta ton pada tahun 2021 dengan ekspor yang terus meningkat.

“Kamboja dikenal sebagai salah satu negara produsen beras dengan produktivitas yang cukup tinggi dan harga relatif lebih murah dibandingkan Indonesia,” tulis Syaiful Anwar dalam kolom di Kompas.

Syaful mengamati sejumlah keuntungan jika Indonesia mengakuisisi sumber beras di Kamboja, di antaranya memastikan pasokan beras yang lebih stabil, membantu mengendalikan inflasi harga beras di pasar domestik Indonesia, dan diversifikasi pasokan.

“Mengandalkan beras dari berbagai sumber dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar atau satu negara produsen, yang dapat berdampak positif pada ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Kebijakan Aneh

Tapi, mengakuisisi sumber beras di Kamboja bukannya tanpa tantangan dan risiko, salah satunya adalah ketergantungan pada impor beras. Karena itulah, proyek ini dianggap bukan solusi jangka panjang yang dapat diandalkan untuk mencapai swasembada beras di Indonesia. Ketergantungan pada impor membawa risiko signifikan yang dapat menghambat tujuan kemandirian pangan.

Syaiful menegaskan, pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan produktivitas dalam negeri, reformasi kebijakan pertanian, dan diversifikasi tanaman sebagai langkah-langkah yang lebih berkelanjutan dan efektif untuk mencapai swasembada beras.

“Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya akan meningkatkan produksi beras tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan,” tegasnya.

Selain renacana akuisisi Bulog, Luhut juga mengungkapkan rencana Pertamina akan mengakuisisi perusahaan penyuplai gula dan bioetanol asal Brasil. Ke depannya, pemerintah berencana menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan mendesak pemerintah mengembangkan sentra beras dan gula dalam negeri daripada melakukan akuisisi ke luar. Menurut Herry ini sebenarnya bukan masalah sulit, tapi kemauan politik pemerintah.

“Beras yang perusahaannya mau diakuisisi di Kamboja, kemudian gula dan bioetanol yang perusahaan di Brasil, itu semua bisa kita lakukan di sini,” kata Herry.

Dikatakan Herry, pemerintah memiliki komitmen yang lemah, terbukti dari lahan pertanian yang terus berkurang lantaran berlih fungsi menjadi pabrik, perumahan, dan lain-lain sehingga menurunkan produktivitasnya. Akibatnya, kontribusi sektor pertanian terhadap perkonomian ikut melemah.

Data BPS kuartal I 2024 menjelaskan, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional tersisa 11,61 persen. Padahal pada 2014 masih sekitar 13,31 persen. Data ini menunjukkan pemerintah tidak serius soal ketahanan pangan.

“Sekarang kok ujug-ujug mau akuisisi perusahaan di luar negeri. Aneh,” kata Herry.