Menebak Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, di Istana Negara, siang nanti. Pada momen yang sama, Jokowi juga akan melantik anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Dewas KPK adalah entitas baru dalam tubuh lembaga antirasuah di mana pembentukannya didasari pada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.

Sementara itu, untuk anggota Dewan Pengawas KPK belum diketahui secara pasti. Jokowi baru menyebut beberapa nama, seperti mantan hakim agung Mahkamah Agung Artidjo Alkotsar, hakim Albertina Ho, serta membenarkan nama mantan ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

Nama-nama lain juga muncul, seperti Hamzan Zoelva mantan hakim konstitusi, hingga Romli Atmasasmita, anggota Tim Perumus RUU KPK. Tak hanya itu, bahkan nama Gayus Lumbuun juga ramai diperbincangkan menjadi salah satu kandidat.

Anggota Komisi III Arsul Sani enggan mengungkap, apakah nama-nama tersebut yang terpilih menjadi dewan pengawas KPK periode pertama yang akan dilantik siang nanti.

"Saya kira, saya jangan menyebut nama satu persatu. Tetapi nama-nama yang beredar dari sisi ketersyaratan UU itu memang memenuhi syarat," tuturnya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, 20 Desember.

Namun, menurut Arsul, yang terpenting dari nama-nama yang tersebut adalah masalah rekam jejak. Sebab, katanya, hal itu tentu akan menjadi pertimbangan presiden dalam menentukan siapa saja yang terpilih menjadi Dewas KPK.

"Kalau saya lihat polanya, presiden itu kan juga mendapatkan masukan dari berbagai pihak secara tertutup. Masing-masing tidak saling tahu. Tentu presiden akan menelusuri rekam jejak dari lembaga-lembaga masyarakat sipil terhadap orang-orang yang disebut," jelasnya.

Sementara itu mengenai dewas yang tidak diuji publik, Arsul mengatakan, bahwa hal ini sudah menjadi kesepakatan bersamam, di mana yang menentukan adalah presiden langsung.

"Presiden Jokowi dipilih 50 persen pemilih di Pilpres, masa tidak kita percaya. Ya kita percaya. Nanti untuk Dewas berikutnya baru ada proses seleksi, ketika ada proses seleksi artinya terbuka untuk partisipasi yang lebih luas," ucapnya.

Arsul meyakini, yang dimintai pendapat mengenai nama-nama yang akan menjadi anggota Dewas KPK tidak akan asal dalam memberikan pandangannya. Ia juga membantah, bahwa partai politik ikut terlibat dalam proses itu.

"Justru partai politik tidak diajak bicara sama sekali oleh presiden soal Dewas KPK ini. Paling tidak partai-partai politik yang ada di koalisi Indonesia Kerja, kami mendukung aja apa yang dilakukan presiden. Karena memang partai politik ekspresinya sudah ada di DPR lewat fraksinya. Ketika diputuskan dipilih presiden, ya kita tunggu keputusannya," jelasnya.

Sekjen PPP ini juga membantah, terkait kabar adanya titipan nama dari partai politik kepada Jokowi untuk menduduki posisi Dewas KPK periode pertama ini. "Tidak ada. Kalaupun ada yang titip pasti Pak Jokowinya tidak mau. Percayalah. Itu dalam banyak posisi itu, kan presiden tidak menerima masukan dari partai politik," tegasnya.

Sebelumnya, Arsul juga sudah menyebut empat nama yang berpeluang menduduki posisi Dewas KPK, sebelum Presiden Jokowi mengungkapkan tiga nama seperti dijelaskan di atas.

"Kalau PPP menyuarakan itu contohnya kalau dari orang pernah ada di KPK, ada Pak Tumpak Hatorangan Panggabean, kemudian Prof Indrianto Seno Adji, ada juga Mas Achmad Santosa," jelas Arsul, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 17 Desember.

Ketiga nama tersebut layak karena punya latar belakang hukum atau penegak hukum. Selain ketiga nama tersebut, nama Gayus Lumbuun juga dianggap cocok untuk mengisi kursi Dewas.

"Saya kira oke juga biar dia dulu politisi PDIP tapi kan sudah kemudian lama menjadi hakim agung dan kemudian juga kamar pidana militer," ujar Arsul.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Gayus Lambuun terkait apakah sudah ada tawaran dari istana untuk dirinya menjadi Dewas KPK, ia mengaku belum ada yang menghubunginya. Namun, jika diminta, dirinya siap.

"Sampai dengan saat ini saya belum dihubungi untuk hal tersebut. Ya, kapan saja kalau Presiden memberi kepercayaan tentu saya siap," ujarnya, kepada VOI, Kamis, 19 Desember.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan, pelantikan pimpinan dan Dewas KPK dijadwalkan berlangsung pada siang jelang petang nanti.

"Betul mbak, siang 14.30 WIB, info terakhir seperti itu," kata Dini, saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis, 19 Desember.