JAKARTA - Pemerintah akan fokus membangun Papua dan Papua Barat secara holistik atau menyeluruh, dalam lima tahun mendatang dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga serta instansi lain untuk mempercepat pembangunan yang dilakukan secara terpadu. Hal itu dilakukan demi percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.
"Kalau setiap lembaga atau kementerian punya program berbeda-beda, tidak akan ada gunanya, sekarang diharapkan menyatu meski anggaran masing-masing," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam Konferensi Pembangunan Papua di Jakarta, Selasa 17 Desember.
Menurut dia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memiliki desk khusus Papua, begitu juga di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.
Dia berharap dua desk tersebut berada dalam satu payung sehingga program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat terkoordinasi lebih optimal oleh desk Papua itu.
Dalam lima tahun mendatang, lanjut dia, pemerintah menyiapkan lima agenda agar pembangunan di Papua itu tidak hanya hadir dalam infrastruktur fisik tetapi tujuannya juga tercapai untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Lima agenda itu, lanjut dia, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan potensi wilayah yang berbasis kearifan lokal dan tantangan global. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan birokrasi.
Selain itu, transformasi ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dan dukungan SDM Papua yang berkualitas serta percepatan pembangunan yang terpadu.
"Pembangunan Papua tidak semata infrastruktur tapi juga harus di bidang peningkatan kualitas SDM, SDM orang asli Papua melalui pendidikan," kata Menko Mahfud.
Untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, Mahfud meminta Bappenas, selain fokus transformasi secara holistik, juga merumuskan model/cara baru dan cara kerja baru dalam mengelola Papua.
Bappenas, lanjut dia, juga diminta untuk memastikan seluruh program untuk kemajuan Papua dan Papua Barat terlaksana. Bappenas sendiri tengah membidik cara dan model baru untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan di Papua dan Papua Barat agar sejajar dengan provinsi lain di Tanah Air.
"Bappenas berupaya merumuskan pendekatan pembangunan Papua yang menghargai budaya dan kearifan lokal," kata Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga.
Menurut dia, pemerintah mengedepankan kerangka otonomi khusus sebagai instrumen kebijakan percepatan, afirmasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Papua.
Berbagai langkah, lanjut dia, sudah ditempuh untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih itu di antaranya mengadopsi pendekatan perencanaan pembangunan Papua berbasis wilayah adat dan kawasan potensial.
"Kami sadari pendekatan kutural atau sosial budaya menjadi dimensi penting dalam merancang pembangunan sektoral dan kewilayahan," imbuhnya.
Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat antara lain melalui Inpres Nomor 9 tahun 2017.
Percepatan, kata dia, dilakukan secara tematik, holistik, integratif dan spasial atau THIS. "Infrastruktur merupakan tulang punggung menggerakkan ekonomi wilayah sekaligus meningkatkan jangkauan pelayanan dasar ke seluruh daerah di Papua," katanya.
Sementara itu, dalam Konferensi Pembangunan Papua dibahas sejumlah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua dengan tema SDM Papua unggul menuju Indonesia maju.
Topik yang dibahas yakni cara membangun Papua dengan hati, pelayanan dasar, karakter dan daya saing serta masa depan pembangunan yang holistik.
"Konferensi ini dirancang sebagai forum refleksi dan evaluasi langkah yang sudah ditempuh sekaligus merumuskan kangkah strategis ke depan yang lebih tepat dan solutif bagi upaya percepatan di tanah Papua," ujar Himawan.
Dalam konferensi itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanab Mahfud MD, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot Dewabroto, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo serta sejumlah instansi terkait lainnya.
