JAKARTA - Pemerintah mendorong sejumlah daerah yang telah berada dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 sampai 3 untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah.
"Memang ada pemerintah daerah yang kelihatannya masih belum berani (melakukan PTM terbatas), itu akan terus didorong. Sebab kita sudah tahu bahwa memang pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini tidak maksimal," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meninjau PTM terbatas di Bogor, Jawa Barat, Antara, Kamis, 9 September.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam SKB Empat Menteri daerah dengan PPKM Level 1 sampai 3 pada prinsipnya boleh membuka PTM terbatas di sekolah.
"Saya kita Mendikbudristek akan terus mendorong supaya semua daerah yang sudah memenuhi levelnya itu membuka (PTM terbatas), supaya tidak tertinggal. Memang ini akan terus didorong karena banyak ketinggalannya," katanya pula.
Wapres berharap pemda yang belum uji coba maupun melakukan PTM terbatas agar segera memenuhi syarat minimal untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut.
"Dan juga terkait kesiapan orang tua, izin orang tua, pasti itu ke sana arahnya," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Viral 2 Anggota PJR Polda Metro Pungli Rp50 Ribu, Dirlantas: Kita Sanksi
07 September 2021, 15:29
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan PTM terbatas merupakan hybrid model.
Siswa yang tidak mendapatkan izin orang tua untuk mengikuti PTM terbatas tetap dapat melakukan PJJ, sementara siswa dengan izin orang tua dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
"PTM terbatas itu maksimum kapasitasnya 18 anak per kelas untuk SD dan SMP, serta lima anak per kelas untuk PAUD (pendidikan anak usia dini). Jadi PTM terbatas itu sekitar 50 persen dari kapasitas normal," ujarnya.
Nadiem juga meminta seluruh kepala daerah untuk berpedoman pada SKB Empat Menteri sebelum membuka PTM di sekolah secara terbatas.
Terkait
