Sejumlah Negara Afrika Desak Dewan Keamanan PBB Bahas Kasus Floyd

JAKARTA - Sejumlah negara di Afrika mulai mendesak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk menggelar debat terkait rasisme. Hal ini dilakukan supaya kebrutalan polisi kepada warga keturunan Afrika cukup berhenti pada kasus kematian George Floyd, kulit hitam yang dibunuh polisi Minneapolis, Amerika Serikat, Derek Chauvin.

Desakan dalam bentuk resolusi tersebut ditulis oleh Duta Besar Burkina Faso yang mewakili 54 negara Afrika lainnya guna menuntut keadilan lewat Dewan HAM pada Selasa, 16 Juni. Mengutip CNA, isi tuntutan tersebut antara lain guna membela hak-hak mereka yang menjadi keturunan Afrika.

Sebagai pertimbangan, Dewan HAM diminta untuk berkaca kepada meluasnya gerakan solidaritas ‘Black Lives Matter’ (BLM). "Insiden kebrutalan polisi baru-baru ini terhadap demonstran damai yang membela hak-hak orang Afrika dan orang-orang keturunan Afrika.”

Menariknya, draf desakan itu kemudian akan diperdebatkan dengan Dewan HAM pada Rabu. Untuk itu, Dewan HAM yang memiliki 47 anggota negara sepakat untuk berkumpul dan membahas secara rinci terkait hak asasi dan kebrutalan polisi yang berujung pada hilangnya nyawa seorang warga keturunan Afrika.

"Menyerukan pembentukan komisi penyelidikan independen internasional untuk menemukan berbagai fakta dan kondisi terkait rasisme, tuduhan pelanggaran hukum HAM internasional dan pelecehan pada warga Afrika dan orang keturunan Afrika di AS dan wilayah lain di dunia," papar draf resolusi itu.

Pada debat nantinya, Dewan HAM akan memeriksa tanggapan dari pemerintah federal dan negara bagian terkait cara pemerintah AS dalam menangani aksi unjuk rasa damai. "Termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa, pengamat maupun wartawan.”

Tak heran, dalam resolusi juga tertuang poin yang mana pemerintah AS maupun negara-negara lain diminta untuk berkerja sama selama penyelidikan selama setahun. Sementara itu, Dewan HAM kini sudah memiliki komisi penyelidikan terkait pelanggaran HAM termasuk di negara Suriah, Burundi, Myanmar, Sudan Selatan, Venezuela dan Yaman.