JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua membatasi warga memasuki wilayahnya dengan memperketat pengawasan lalu lintas sarana transportasi udara, laut, serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam upaya meminimalkan risiko penularan COVID-19.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Muhammad Musaad mengatakan, untuk sementara hanya warga yang punya kepentingan khusus dan keperluan mendesak yang diperbolehkan memasuki wilayah Papua.
"Kepentingan khusus ini yaitu logistik dan bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan dan obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien dan jenazah, sektor perbankan, emergency (kedaruratan) keamanan, proyek strategis nasional serta daerah di Papua, kegiatan logistik PON XX dan PEPARNAS XVI," katanya dilansir Antara, Rabu, 4 Agustus.
Menurut Musaad, orang yang dikategorikan perlu mengunjungi Papua untuk kepentingan khusus wajib menunjukkan surat keterangan yang membuktikan yang bersangkutan telah menjalani vaksinasi COVID-19.
"Minimal vaksinasi dosis pertama dan menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal lima kali 24 jam sebelum keberangkatan," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ingatkan Jangan Ada Pemotongan Bansos, Menko PMK: Orang Lagi Susah, Jangan Dimanfaatkan!
04 Agustus 2021, 13:49
Ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi juga membatasi pengoperasian moda transportasi umum. Sarana transportasi umum hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIT dengan membatasi penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan.
"Transportasi umum seperti ojek boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIT dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat," katanya.
Ia menambahkan, ketentuan mengenai pembatasan pengoperasian sarana transportasi umum tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 440/8936/SET tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan COVID-19 di Provinsi Papua.
