JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan transplantasi ginjal sebagai terapi pilihan pasien dengan stadium akhir, dapat mengurangi beban finansial pemerintah.
"Dihitung-hitung sebetulnya beban yang harus dibayar oleh pemerintah juga lebih ringan dengan melakukan transplantasi daripada harus cuci darah," ujarnya, saat audiensi daring bersama pasien gagal ginjal di masa pandemi COVID-19 yang dipantau dari Jakarta, Rabu.
Menurut Muhadjir, gagal ginjal merupakan satu dari empat penyakit terbesar yang menghabiskan 12 persen dana katastropik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setelah penyakit kanker, jantung dan stroke.
Data menunjukkan 10 persen dari penduduk dunia terkena penyakit ginjal kronik (PGK) atau yang terjadi akibat gejala gagal ginjal awal yang tidak segera diobati dan berangsur-angsur memburuk, kata Muhadjir.
BACA JUGA:
Basic Health Research (Riskesda) In 2018, the prevalence of CKD has doubled to 0.38 percent from 0.2 percent in 2013.
"I've talked to the doctor at the RSCM, he also agreed why not just encourage him to do a transplant. Now there are a lot of experts in hospitals in the regions as well as in central hospitals under the authority of the Ministry of Health," he said.
Muhadjir also urged to immediately form a National Transplantation Council (DTN). This board will later provide ethical foundations, ethics, related to donors, the relationship between donors and those who will be transplanted, including their handling.
"Therefore I also ask to participate in encouraging the competent government to form this National Transplantation Council," he said.