JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyapa peserta aksi damai usai menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks parlemen. Momen tersebut langsung menarik perhatian ribuan massa yang sejak pagi berkumpul di sekitar gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi secara tertib.
Saat melintas di kawasan depan parlemen, Presiden Prabowo tampak melambaikan tangan kepada peserta aksi. Sapaan itu disambut antusias massa yang berasal dari berbagai daerah.
Kehadiran kepala negara di tengah peserta aksi dinilai menjadi pemandangan yang tidak biasa, terlebih setelah dirinya mengikuti agenda kenegaraan di parlemen.
Aksi damai tersebut digelar Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Sekitar 3.000 massa ikut dalam aksi damai itu.
Peserta aksi terdiri dari petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, nelayan, mahasiswa, Ormas hingga berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah.
Massa membawa spanduk dan menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya sistem ekonomi yang memberi ruang lebih besar kepada masyarakat kecil untuk berkembang.
Suasana aksi berlangsung tertib dan kondusif. Massa menyuarakan dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan yang dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat bawah.
Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah.
Agenda itu bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan dimanfaatkan untuk memperkuat pandangan bersama terkait stabilitas serta arah pembangunan ekonomi nasional.
BACA JUGA:
Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan, mengatakan pembangunan ekonomi nasional harus menghadirkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil.
Menurut Aiman, petani, pedagang pasar, nelayan, dan pelaku usaha kecil merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Kelompok tersebut membutuhkan perlindungan dan kesempatan yang sama agar mampu tumbuh di tengah persaingan ekonomi.
“Bagi kami, ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau segelintir orang. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujar Aiman Adnan.
Aiman menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo memiliki kesamaan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan keadilan sosial.
“Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi yang dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial,” katanya.
Aksi tersebut juga menjadi ruang penyampaian sikap Tani Merdeka dan APPSI terhadap sejumlah persoalan ekonomi yang dinilai masih dihadapi masyarakat kecil.
Massa menyatakan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan yang diangap harus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Kehadiran negara dipandang penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi kelompok usaha kecil agar tidak tertinggal.
Tani Merdeka Indonesia dan APPSI juga mendukung langkah pemerintah melawan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, termasuk monopoli, kartel, dan permainan harga yang berdampak pada petani maupun pedagang pasar.
Aiman menegaskan praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena dapat memperlemah ekonomi rakyat dan memperbesar kesenjangan.
Kelompok massa juga mendorong penguatan koperasi dan ekonomi desa. Koperasi dinilai dapat membuka akses modal, memperluas usaha, dan membantu petani serta pedagang memperoleh pasar yang lebih baik.
Perlindungan terhadap petani dan pedagang pasar turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa meminta pemerintah menjaga harga hasil pertanian, memperbaiki distribusi pangan, serta memperkuat keberadaan pasar rakyat agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menilai pembangunan ekonomi nasional juga harus berjalan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Aiman menyebutkan ekonomi kerakyatan mencerminkan pengamalan sila kedua, ketiga, dan kelima Pancasila yang menekankan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
“Mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi nasional. Kami memandang ekonomi kerakyatan mencerminkan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila ke-3, Persatuan Indonesia, dan sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena itu, pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama,” ujar Aiman.
Aiman mengatakan dukungan tersebut lahir dari harapan agar pembangunan ekonomi nasional semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Kebijakan ekonomi, menurut dia, harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
“Kami percaya Indonesia bisa lebih kuat jika ekonomi dibangun dengan semangat kebersamaan dan keberpihakan kepada rakyat,” katanya.
