GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu mulai mempersiapkan diri menghadapi fenomena penuaan penduduk. Peringatan tersebut didasarkan pada dinamika tren yang terlihat dari data kependudukan daerah setempat.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas RI, Maliki mengatakan data menjadi tantangan sekaligus kunci dalam mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah karena mampu membaca perubahan sosial masyarakat.
“Dari satu data saja, begitu banyak cerita dan arah kebijakan yang dapat dibaca dan disusun,” kata Maliki.
Maliki menjelaskan, struktur penduduk Gorontalo saat ini sebenarnya masih menyerupai piramida penduduk pada umumnya.
Namun, ditemukan anomali berupa bagian yang tampak lebih ramping pada kelompok perempuan usia 10 hingga 14 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena tidak lazim yang perlu dicermati lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelusuran data, lanjut Maliki, terlihat adanya perubahan pola usia perkawinan masyarakat Gorontalo.
Rata-rata usia perkawinan yang sebelumnya berada di kisaran 20 tahun, kini bergeser menjadi sekitar 25 tahun atau lebih. Pergeseran ini berdampak pada penundaan kelahiran, terutama pada periode 2010 hingga 2015.
Selain itu, perubahan pola hidup masyarakat juga terlihat dari semakin pendeknya periode ibu menyusui anaknya. Kondisi ini turut memengaruhi dinamika angka kematian bayi yang menjadi relatif lebih tinggi pada periode tertentu.
BACA JUGA:
Maliki menegaskan bahwa berbagai dinamika tersebut menunjukkan data tidak sekadar angka statistik, melainkan mampu menggambarkan perubahan perilaku dan kondisi sosial masyarakat.
Berdasarkan tren data kependudukan tersebut, Gorontalo ke depan diproyeksikan akan menghadapi fenomena penuaan penduduk, di mana proporsi usia produktif perlahan bergeser menuju kelompok usia lanjut.
Kondisi ini dipastikan akan memengaruhi fokus pembangunan daerah, terutama dalam menyiapkan masyarakat agar tetap sehat dan produktif saat memasuki usia lanjut.
Di akhir sambutannya, Maliki mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang berupaya mengejar target pembangunan menuju Indonesia Emas.
Oleh karena itu, penguatan kebijakan berbasis data menjadi sangat krusial untuk membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi persoalan secara akurat.
