Sidang Pemakzulan Wapres Sara Duterte Segera Jalan, DPR Filipina Siapkan Bukti

JAKARTA — Sidang pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Filipina Sara Duterte yang lama tertunda mulai mendapat jalan. Mengutip Philippine News Agency (PNA), Jumat, 15 Mei, Senat Filipina dijadwalkan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan pada 18 Mei.

Jadwal itu diumumkan Ketua Senat yang baru terpilih, Alan Peter Cayetano. Bagi tim penuntut DPR, ini menjadi sinyal bahwa proses yang sempat menggantung akan masuk tahap pembuktian.

Anggota DPR Distrik III Manila, Joel Chua, mengatakan mayoritas baru Senat tampaknya sepakat sidang pemakzulan harus dilanjutkan.

“Tampaknya ada konsensus di antara mayoritas baru Senat bahwa sidang pemakzulan akhirnya harus dilanjutkan. Ini kabar baik bagi kami di Tim Penuntut DPR,” kata Chua dikutip PNA.

DPR Filipina sebelumnya mengirim pasal-pasal pemakzulan ke Senat setelah 257 anggota parlemen memilih memakzulkan Duterte untuk kedua kalinya.

Tuduhannya serius. Duterte diduga menyalahgunakan dana rahasia senilai 612,5 juta peso Filipina. Ia juga dituduh memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, melakukan penyuapan, serta mengancam Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.

Chua mengatakan tim penuntut ingin diberi kesempatan menyampaikan dakwaan, membawa bukti, dan membiarkan pengadilan pemakzulan menilainya.

“Dengan Senat yang diperkirakan bersidang sebagai Pengadilan Pemakzulan pada 18 Mei, kami melakukan persiapan yang diperlukan dan siap menjalankan tugas konstitusional kami sebagai jaksa,” kata Chua.

Dalam sistem Filipina, Senat dapat bersidang sebagai pengadilan pemakzulan. Para senator bertindak sebagai hakim, sedangkan DPR menjadi pihak penuntut. Di tahap ini, tuduhan politik harus diuji lewat bukti, saksi, dan argumen.

Chua mengatakan sidang itu akan memberi ruang bagi dua pihak: tim penuntut dan kubu Duterte. Keduanya dapat mengajukan bukti serta pembelaan di hadapan para senator-hakim.

“Kami yakin para senator-hakim juga menginginkan kesempatan untuk mendengar pihak Wakil Presiden Duterte, yang telah dua kali dimakzulkan, dan memeriksa bukti yang akan disampaikan Tim Penuntut DPR,” ujarnya.

Ia juga menilai belum ada tanda Mahkamah Agung akan menghentikan proses tersebut. Menurut Chua, pengadilan tertinggi Filipina sejauh ini tidak cenderung mengeluarkan TRO atau perintah penangguhan sementara dalam perkara terkait.

Tim penuntut DPR kini menyiapkan mosi, saksi, bukti dokumen, dan argumen bantahan menjelang sidang. Mereka juga akan bekerja bersama jaksa swasta dan ahli hukum tata negara, audit, forensik keuangan, hukum korporasi, dan keuangan.

“Kami akan berjalan hari demi hari, langkah demi langkah,” kata Chua.

Jika tidak ada hambatan hukum baru, panggung berikutnya ada di Senat Filipina. Di sana, kubu Duterte dan tim penuntut DPR akan sama-sama diuji, mana yang lebih kuat, tuduhan atau pembelaan.