Beban Subsidi Rp3,7 Triliun per Tahun, Pemprov DKI Masih Kaji Kenaikan Tarif Transjakarta 

JAKARTA - Wacana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Pemprov DKI Jakarta mengakui kajian tengah dilakukan, di tengah beban subsidi yang terus membengkak dan tarif yang tak berubah selama lebih dari dua dekade.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menegaskan, kajian yang dilakukan operator merupakan hal wajar dalam menjaga keberlanjutan layanan.

"Belum ada keputusan kenaikan tarif di 2026. Prioritas tetap menjaga layanan berkualitas dengan subsidi yang efisien. Saat ini subsidi Transjakarta di APBD 2026 sekitar Rp3,7 triliun)," kata Chico kepad wartawan, Selasa, 28 April.

Chico menguraikan, tarif Transjakarta Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah dipatok sejak tahun 2005 dan belum ada perubahan. Sementara itu, biaya operasional terus naik, mulai dari inflasi, harga energi, hingga perawatan armada dan ekspansi layanan.

Meski belum ada keputusan resmi, tekanan fiskal akibat subsidi menjadi perhatian. Saat ini, pendapatan tiket hanya menutup sebagian kecil biaya operasional Transjakarta.

"Cost recovery hanya sekitar 14 persen atau (pendapatan tiket menutup hanya 14 persen dari biaya operasional. Sisanya ditanggung APBD dari pajak masyarakat," ucap Chico.

Artinya, setiap perjalanan penumpang masih sangat bergantung pada subsidi pemerintah daerah. Di mana, subsidi per penumpang mencapai Rp9.000 hingga Rp10.000 per perjalanan.

Di sisi lain, perubahan kondisi ekonomi juga menjadi pertimbangan. Upah minimum provinsi (UMP) Jakarta disebut sudah melonjak signifikan sejak tarif terakhir ditetapkan.

"UMP Jakarta naik hampir 7 kali lipat sejak 2005 ddari sekitar Rp800 ribu menjadi Rp5,73 juta di 2026, sementara tarif masih flat," jelas Chico.

Dengan jumlah penumpang yang terus meningkat, bahkan mencetak rekor 413 juta pada 2025, serta armada dan rute yang semakin luas, beban operasional ikut terdorong naik. Chico menegaskan, posisi TransJakarta tetap sebagai layanan publik yang disubsidi, bukan entitas bisnis murni.

"Transjakarta adalah public service obligation untuk mengurai kemacetan dan polusi, bukan sekadar bisnis. Kami terus mendengar aspirasi warga dan setiap keputusan akan dikomunikasikan terbuka," imbuhnya.