Legislator Gerindra Soroti Pertumbuhan Ekonomi RI: Dari Angka ke Dapur, Dari Desa ke Arah Baru Pembangunan

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Azis Subekti menyoroti pertumbuhan ekonomi RI di tengah tekanan global. Menurutnya, perdebatan tentang wajah ekonomi Indonesia hari ini terasa seperti dua cermin yang saling berhadapan: satu memantulkan angka-angka makro yang tampak kokoh, satu lagi memantulkan pengalaman sehari-hari yang terasa berbeda dengan capaian angka.

"Di antara keduanya, publik berdiri, tidak selalu membaca laporan ekonomi, tetapi sangat peka ketika harga beras dan bahan pokok lain perlahan naik. Di satu sisi, suara pemerintah, yang kerap disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia relatif stabil," ujar Azis Subekti dalam keterangannya, Senin, 27 April.

"Pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5 persen. Inflasi terkendali di sekitar 2,5–3 persen. Rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 38–40 persen, masih jauh di bawah banyak negara lain. Cadangan devisa cukup untuk membiayai lebih dari setengah tahun impor. Dalam bahasa teknokrasi, ini adalah ekonomi yang 'baik-baik saja'," sambungnya.

Penilaian serupa juga datang dari lembaga seperti International Monetary Fund dan World Bank. Azis mengatakan, Indonesia dinilai cukup tangguh menghadapi tekanan global, meskipun tetap dibayangi pekerjaan rumah klasik, produktivitas yang stagnan, ketergantungan pada komoditas, menjaga pasar domestik dari barang selundupan dan ketimpangan yang belum terselesaikan.

"Namun ekonomi, tidak hanya terbaca dalam angka. Di pasar-pasar, di warung kecil, di rumah tangga kelas menengah bawah, cerita yang terdengar sering kali berbeda. Inflasi 3 persen mungkin terdengar rendah, tetapi ketika harga beras, telur, dan cabai naik lebih cepat dari itu, yang terasa bukan stabilitas, melainkan tekanan. Secara statistik, daya beli mungkin 'terjaga', tetapi dalam praktik, banyak keluarga mulai mengurangi kualitas konsumsi, bukan karena pilihan, melainkan berdamai dengan keadaan," katanya.

Di titik ini, menurut Azis, perdebatan menjadi kabur. "Apakah ekonomi kita sedang baik, atau sebenarnya sedang tertahan. Tetapi ada satu lapisan realitas yang jarang terekam dan justru penting, sering dilupakan ke dalam perdebatan ini," ucapnya.

"Di desa, ekonomi tidak selalu dihitung dari transaksi, tetapi dari kemampuan bertahan. Seorang petani tidak menjual seluruh panennya. Sebagian disimpan. Di pekarangan rumah, tumbuh cabai, bayam, wortel, singkong. Di samping rumah, ada kandang kecil berisi ayam. Di belakang, kolam sederhana dengan ikan nila atau lele. Kadang di sela kesibukannya, orang desa memancing ke sungai atau waduk untuk dimakan sendiri lebihnya dijual ke tetangganya. Tidak semua itu masuk ke pasar. Tidak semua itu tercatat dalam PDB. Tetapi dari situlah sebuah keluarga makan, hari demi hari, bahkan ketika harga di luar naik," lanjut Azis.

Anggota Komisi II DPR itu menyebutkan, data memberi petunjuk penting untuk membaca realitas ini lebih jernih. Sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 12–13 persen terhadap PDB nasional, tetapi menyerap sekitar 27–30 persen tenaga kerja.

"Ini bukan sekadar angka, ini cermin ketimpangan produktivitas, sekaligus bukti desa masih menjadi bantalan sosial terbesar ketika sektor lain bergejolak. Sekitar 40 persen penduduk Indonesia masih hidup di wilayah perdesaan, dengan tingkat kemiskinan yang secara statistik lebih tinggi dibanding kota, namun dalam banyak kasus, lebih tahan terhadap guncangan pangan karena memiliki akses langsung ke sumber produksi. Di sinilah kita menemukan sesuatu yang sering luput dari desain kebijakan:

ketahanan yang tidak dirancang, tetapi diwariskan," sebutnya.

Azis menilai, tradisi bertani, beternak, dan mengelola pekarangan bukan sekadar aktivitas ekonomi tetapi ia adalah sistem bertahan hidup yang telah teruji lintas generasi. Ketika rantai pasok global terganggu dan harga melonjak, kata dia, desa tidak sepenuhnya runtuh, tetapi menyesuaikan dan bertahan.

"Namun ironisnya, kekuatan ini sering diperlakukan sebagai sisa masa lalu, bukan sebagai fondasi masa depan. Padahal jika dibaca dengan teliti, di sanalah titik berangkat pembangunan yang perlu diperbaiki," katanya.

"Bayangkan jika pendekatan ini tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi diperkuat secara sistematis. Tanah-tanah terlantar, yang dalam berbagai estimasi mencapai jutaan hektare, bisa diubah menjadi basis produksi desa. Skema tumpang sari tidak hanya menjadi praktik tradisional, tetapi didesain sebagai sistem produksi modern: padi atau jagung berdampingan dengan hortikultura, disokong ternak kecil, diperkuat dengan perikanan darat. Satu lahan, banyak sumber kehidupan. Namun kunci dari semua itu bukan sekadar lahan, melainkan kemauan kebijakan untuk masuk lebih dalam," lanjut Legislator Gerindra dari dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kondisi ini, Azis menilai, negara tidak cukup hadir sebagai regulator namun harus menjadi enabler. "Bayangkan sebuah model yang konkret: Klaster Pangan Desa Mandiri. Satu desa, satu klaster produksi berbasis potensi lokal. Negara masuk bukan dengan bantuan yang habis pakai, tetapi dengan pembiayaan terstruktur: Kredit produksi berbunga rendah dari hulu ke hilir (melalui skema seperti KUR yang dipertajam), penyediaan benih unggul dan teknologi tepat guna, pendampingan produksi berbasis data, hingga jaminan akses pasar melalui koperasi desa atau BUMDes yang terkoneksi digital," jelasnya.

Di sisi lain, kata anggota komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan pertanahan itu, reforma agraria tidak berhenti pada redistribusi lahan, tetapi berlanjut pada aktivasi lahan. Tanah yang dibagikan harus hidup, ditanami, dikelola, dan terhubung dengan pasar. Tanpa itu, kata Azis, reformasi agraria hanya akan menjadi angka dalam laporan keberhasilan.

"Tentu kita tidak boleh naif. Hambatan itu nyata: birokrasi yang lambat, konsolidasi pemerintah pusat daerah hingga satuan terkecil pemerintahan yang belum solid, konflik agraria yang belum tuntas, akses pembiayaan yang masih terlalu formal bagi petani kecil, hingga rantai distribusi yang panjang dan sering tidak adil. Tetapi justru di situlah ukuran keseriusan kebijakan diuji. Karena jika desa hanya diminta bertahan tanpa diperkuat, maka kita sedang membiarkan ketahanan itu aus secara perlahan," ungkapnya.

"Sebaliknya, jika ia diperkuat, dampaknya tidak kecil. Kita tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal, menahan laju urbanisasi yang tidak sehat, dan menjaga daya beli dari sisi paling dasar: ketersediaan pangan itu sendiri," imbuh Azis.

Jika angka dan rasa terus berjalan sendiri-sendiri, tambah Azis, maka yang lahir adalah paradoks. Negara yang tampak kuat di atas kertas, tetapi terasa lelah di dalam kehidupan warganya. "Dan di situlah pekerjaan terbesar kita sebenarnya dimulai, bukan membuktikan siapa yang paling benar, tetapi memastikan bahwa kebenaran itu bisa dirasakan," pungkasnya.